Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia terus berusaha merayu pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Berbagai insentif disiapkan, termasuk keringanan pajak.
Badan Otorita IKN mengklaim minat swasta untuk berinvestasi lebih besar dari lahan yang tersedia. Proyek bernilai Rp466 triliun itu juga bakal jalan terus, meskipun perekonomian dunia diprediksi akan menghadapi resesi.
Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan menggunakan dana dari APBN, dan akan berlangsung hingga 2024.
Pemerintah mengklaim IKN akan mendorong pembangunan dan menggerakkan ekonomi di Indonesia timur.
Namun, sejumlah pengamat ekonomi masih skeptis pembangunan IKN akan memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi nasional. Megaproyek IKN juga dikhawatirkan bakal menambah beban keuangan negara.
Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.
Apalagi, IMF telah memprediksi perlambatan ekonomi global akibat perang di Ukraina serta naiknya harga-harga kebutuhan dasar, yang mendorong para investor untuk berinvestasi di aset-aset yang aman.
Baca juga:
- Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN, pakar sebut 'akan korbankan program masyarakat'
- Mencari ibu kota baru di Kalimantan, apa saja risikonya?
Insentif bagi investasi di ibu kota baru
Investasi swasta – baik investasi langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah – direncanakan menyumbang 80% pendanaan proyek bernilai Rp466 triliun ini, sekitar Rp372 triliun. Sisanya dibiayai oleh APBN.
Baca Juga: Lowongan Kerja di IKN Nusantara, Seleksi Jabatan Direktur dan Kepala Biro Sudah Dibuka!
Presiden Joko Widodo berusaha meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satu hal yang ia tekankan adalah jaminan keberlanjutan proyek IKN, meski pemerintahan telah berganti.
“Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, bapak-ibu sekali lagi tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, karena payung hukumnya sudah jelas ... yaitu undang undang nomor 3 tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR,” kata Presiden Jokowi di hadapan pengusaha dan ASN dalam forum jajak pasar di Jakarta, Selasa (18/10).
Mempromosikan IKN Nusantara sebagai kota hijau masa depan, Jokowi kembali menegaskan bahwa tujuan pembangunan IKN Nusantara adalah pemerataan pembangunan serta membangun ekonomi di wilayah Indonesia Timur.
Ia mengatakan pintu terbuka lebar bagi para pengusaha untuk berinvestasi di IKN.
“Bapak-ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana? Mau di kawasan inti, ya harganya beda... Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area silakan.”
“Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi,” ia menambahkan.
Investasi sudah dibuka untuk 921 hektare lahan di bagian utara Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sebagai pemanis bagi investor, Badan Otorita IKN serta Kementerian Investasi menyiapkan berbagai insentif. Detailnya akan dijabarkan dalam peraturan pemerintah yang saat ini tengah disusun.
Baca juga:
Wakil Kepala Otorita IKN, Dhonny Rahajoe, mengatakan paket insentif investasi di IKN akan berbeda dengan kawasan lain di Indonesia. Termasuk dalam paket tersebut ialah kemudahan perizinan serta keringanan pajak.
“PPN, PPH ditanggung pemerintah. Misalnya, para profesional yang bekerja di sana waktu tertentu akan kita bebaskan. Kemudian kita sedang diskusikan juga tentang tax holiday yang sepanjang-panjangnya — kita sudah usulkan 30 tahun … kemudian ada super tax deduction untuk vokasi, untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan taman, dan segala macam,” Dhonny menjabarkan.
Insentif lainnya ditawarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri Hadi Tjahjanto mengungkapkan rencana memberikan perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun yang berpotensi diperpanjang hingga 160 tahun di IKN.
Dalam wawancara dengan kantor berita Antara, Hadi menjelaskan perizinan itu akan dicek setelah 30 tahun, dan jika setelah 80 tahun HGB itu masih dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, pihaknya masih bisa memperpanjang sampai 80 tahun lagi.
“Sehingga (total) 160 tahun, namun nanti yang kita izinkan adalah selama 80 tahun. Itu yang akan kita berikan kemudahan," kata Hadi.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim jumlah pengusaha yang menyatakan komitmen berinvestasi dalam bentuk letter of interest 25 kali lipat lebih banyak dari lahan yang tersedia.
Ia pun mengajak pihak swasta agar tidak ragu berinvestasi di IKN, meskipun dunia sedang dibayangi ancaman resesi.
Dana moneter internasional (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2023 dan memperingatkan dunia akan mengalami resesi yang parah akibat gangguan pada rantai pasok dan perang Rusia-Ukraina.
“Saya selalu menyampaikan ke teman teman pengusaha. Mari kita bersiap siap dari sekarang agar nanti kalau ada gelombang ekonomi yang kurang baik, kita sudah punya papan selancar. We are surfing against the wave,” ujarnya.
Baca juga:
- Petani adat sebut belum pernah diajak berunding tentang pembangunan IKN: ‘yang diundang hanya elite'
Senada dengan Bambang, Ketua Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Arsjad Rasjid, mengingatkan bahwa IMF sendiri memandang prospek ekonomi Indonesia lebih baik dari negara-negara lain di tengah situasi yang buruk ini.
Saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli, Direktur IMF Kristalina Georgieva menyebut Indonesia “titik terang” di tengah suramnya ekonomi global. Ia merujuk pada keberhasilan Indonesia mempertahankan inflasi di sekitar 4% – lebih rendah dari negara-negara lain – serta prediksi IMF bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 5% pada 2023.
Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, di tengah situasi ekonomi global yang buruk, IKN dapat menjadi mesin pertumbuhan baru.
“Jadi ada dua sisi. Di sisi ini, yes, ekonomi melamban, di sisi lain kita harus mempersiapkan bilamana nanti dunia tidak lagi mengalami ini. Karena kalau kita tunggu-tunggu, nanti setelah ekonomi melaju, belum ada (investasi),” ujar Arsjad.
Masih didanai negara
Sementara ini, IKN dibangun dengan menggunakan dana APBN. Pembangunan tahap pertama direncanakan berlangsung hingga 2024, dengan Presiden Jokowi menargetkan perayaan 17 Agustus di IKN.
Kementerian PUPR sudah mulai membangun sejumlah infrastruktur dasar untuk menopang IKN, antara lain Jalan Lingkar Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi. Kementerian menyiapkan 34 paket pekerjaan konstruksi di KIPP senilai Rp23 triliun dan 25 paket di luar KIPP senilai Rp11,32 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono telah mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur selama tiga tahun ke depan membutuhkan anggaran sebesar Rp43 triliun, dengan kemungkinan tambahan Rp15 triliun. Alokasi anggaran PUPR untuk 2022 adalah Rp5,1 triliun, pada 2023 mencapai Rp20,8 trilun, dan sisanya akan dianggarkan pada 2024.
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan pembangunan tahap pertama menggunakan APBN adalah cara untuk membangun kepercayaan investor.
“Bahwa memang pemerintah Indonesia sangat serius untuk membangun Nusantara ini kedepannya. Nah, ke depan setelah mereka melihat apa yang akan kita bangun hingga 2024, harapan kita adalah nanti pola pola seperti PPP (public private partnership), kemudian partisipasi rakyat melalui creative financing, blended finance, you name it,” kata Bambang dalam wawancara dengan BBC News Indonesia pada bulan Agustus.
“Jadi saya kira memang di tahap awal ini kita akan melihat dominasi dari APBN, tapi ke depannya nanti tentu saja kita harapkan partisipasi swasta akan lebih meningkat lagi gitu.”
Menurut UU IKN, salah satu visi pembangunan IKN ialah membangun superhub ekonomi yang akan mengintegrasikan tiga kota: IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Visi tersebut diwujudkan dengan pembangunan enam klaster ekonomi: industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, industri kimia, dan energi rendah karbon.
Bappenas berharap pengembangan klaster industri kimia saja dapat menciptakan hampir 40.000 lapangan kerja dan berkontribusi sebesar US$6,5 miliar (Rp101 triliun) pada PDB nasional.
Bagaimanapun, sejumlah ekonom tetap skeptis. Pengamat makro ekonomi dari INDEF, Rizal Taufikurrahman, khawatir sebelum semua tujuan ambisius itu terwujud IKN malah membebani APBN.
Penelitian yang dilakukan Indef pada 2019 menyimpulkan bahwa meskipun pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sedikit berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi nasional tidak signifikan.
Menurut penelitian tersebut, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) riil - salah satu indikator pertumbuhan ekonomi - akan meningkat sekitar 0,2% dalam jangka pendek maupun jangka panjang akibat pemindahan ibu kota. Sementara peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hanya 0,02% dalam jangka pendek dan 0% dalam jangka panjang.
Itu karena proyek IKN pada dasarnya memindahkan aktivitas tata kelola administrasi pemerintahan dan bukan aktivitas bisnis dan ekonomi atau perdagangan, kata Rizal.
“Jadi posisi di struktur ekonomi kita sektor instansi pemerintah itu sangat kecil, jadi dorongan terhadap ekonominya juga pasti sangat kecil,” ujarnya.
Rizal berpendapat masih banyak kendala yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Salah satunya adalah konektivitas Kalimantan Timur dengan wilayah-wilayah lain.
“Pembangunan IKN ini membutuhkan effort yang kuat, terutama pembiayaan mandiri … Nah masalahnya APBN kita itu fiskalnya terbatas. Kondisi ekonominya juga masih recovery dan membutuhkan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang langsung untuk akselerasi pemulihannya,” ia menjelaskan.
Berisiko besar
Sejauh ini, dari puluhan calon investor yang didekati pemerintah, baru satu yang dilaporkan telah meneken nota kesepahaman yaitu LG CNS Company. Perusahaan teknologi asal Korea itu digandeng PT PP (Persero) tbk untuk mengembangkan proyek kota cerdas di Kalimantan Timur.
Otorita IKN juga baru-baru ini meneken MoU dengan Institut Teknologi Bandung untuk kerja sama dalam digitalisasi pembangunan dan pengelolaan IKN, penerapan teknologi, dan pengembangan SDM.
Sebelumnya investor asal Jepang, Softbank, yang diklaim pemerintah akan berinvestasi di IKN hingga US$ 100 miliar, mundur dari proyek tersebut. Dalam pernyataan tertulis kepada sejumlah media, dewan direktur Softbank Ken Miyauchi menyebut ketidakpastian return of investment - kapan, dan seberapa besar mereka bisa balik modal - sebagai alasan utama mereka mundur.
Pemerintah pun mencari investor ke negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengklaim proyek IKN akan mendapat kucuran dana dari investor asing sekitar Rp200 triliun.
"Angkanya tidak mengecewakan. Artinya bahwa minimal Rp200 triliun itu akan kita bisa wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama," katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III, melalui kanal Youtube Kementerian Investasi, Senin (24/10/2022).
Untuk total dana yang diperlukan pembangunan IKN tersebut mencapai Rp500 triliun. Sebanyak 20% dari biaya itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Bahlil mengklaim negara yang tertarik berinvestasi di IKN yaitu Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, dan Taiwan serta beberapa negara Eropa.
Lebih lanjut kata Bahlil, Uni Emirat Arab menyatakan niatnya menyetorkan dana sebesar US$20 miliar ke Indonesia.
Dana tersebut termasuk untuk investasi di proyek ibu kota negara yang baru.
"Kami targetkan 2023 ini, ada secercah harapan karena mereka (investor asing akan masuk di IKN. IKN itu gede sekali (dana proyeknya). Yang sudah oke mereka akan masuk di IKN, dan beberapa investasi sektor yang lainnya ada yang masuk dari China, kemudian Korea, Taiwan beberapa negara Eropa pun dan mereka sudah menyampaikan penawarannya kepada kami," ucap Bahlil, tanpa menjelaskan secara detil.
Akan tetapi, Direktur Center of Economic and Law Studies, atau CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai megaproyek IKN berisiko besar. Menurut Bhima, pemerintah melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.
Apalagi, IMF telah memprediksi perlambatan ekonomi global akibat perang di Ukraina serta naiknya harga-harga kebutuhan dasar, yang mendorong para investor untuk berinvestasi di aset-aset yang aman.
Situasi ini, kata Bhima, membuat para investor asing cenderung melihat situasi di negara asal mereka dan menghindari infrastruktur sebagai salah satu proyek yang berisiko. Dalam kondisi seperti ini, pengerjaan proyek secara business-to-business kecil kemungkinan akan terjadi.
“Inilah yang kemudian bisa mengakibatkan yang namanya contingency risk atau risiko kontingensi di mana seolah olah ini ditawarkan kepada swasta ataupun ditawarkan kepada BUMN, tapi ketika ada kendala pada proyek maka beban itu sebenarnya akan ditanggung oleh APBN melalui penyertaan modal negara,” ujarnya.
Menurut Bhima, pemerintah semestinya belajar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang pada awalnya menggunakan asumsi-asumsi yang sangat optimis namun ketika dinamika makro ekonominya berubah, terjadi pembengkakan biaya sehingga membutuhkan subsidi APBN supaya bisa selesai sesuai target.
“IKN ini harusnya belajar dari proyek yang pernah ada – kereta cepat, bandara-bandara yang dibangun tapi sepi… Dan juga belajar dari Malaysia, di mana Malaysia itu mengalami pembengkakan biaya yang signifikan pada waktu pemindahan ibu kota ke Putrajaya tahun 1998 karena bertepatan dengan krisis moneter, akhirnya sebagian ditunda dulu pembangunannya saat itu.
“Nah Indonesia justru di tengah ancaman resesi global membangun mega proyek. Nah ini kan namanya kasih beban baru kepada APBN dalam konteks yang tidak tepat,” kata Bhima.
Selain itu bila melihat ke belakang, keterlibatan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia relatif rendah – kurang dari 12%, menurut laporan Bank Dunia berjudul “Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program” (InfraSAP) yang bocor pada 2018.
“Ya artinya tidak bisa dipastikan kapan swasta akan tertarik masuk. Dan biaya untuk pembangunan di awal berarti dibebankan seluruhnya kepada APBN. Belanja lebih berat, defisit bisa melebar, sementara pemerintah sekarang punya kebutuhan yang banyak dan lebih mendesak seperti subsidi dan belanja rutin,” ujar Bhima.
Belanja rutin itu termasuk belanja pegawai RP442,6 triliun, belanja barang Rp380 triliun, dan membayar bunga utang Rp441 triliun, sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2023.
Zakki Amali, manajer riset di lembaga kajian Trend Asia, menerangkan bahwa meskipun Presiden Jokowi sudah menjamin keberlanjutan proyek IKN dengan UU IKN, masih ada ruang untuk menggugat UU tersebut karena proses penyusunannya dianggap “tidak inklusif”.
“Undang-undang itu nggak solid, karena dalam partisipasi itu hanya melibatkan orang-orang yang sependapat,” kata Zakki.
UU IKN sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret lalu oleh sejumlah akademisi yang mengklaim pembentukan UU tersebut tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup serta mempertanyakan argumen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan memeratakan pertumbuhan ekonomi.
Di persidangan, ekonom Indef dan mantan staf ahli wakil presiden M. Fadhil Hasan menceritakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Panitia Kerja (Panja) IKN DPR pada 9 Desember 2021, yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan ekonom dan LSM, diakhiri dengan tiba-tiba. Belakangan, permohonan uji materi itu ditolak MK.
Zakki yakin akan ada investor yang masuk ke IKN, mengingat pemerintah sudah jor-joran untuk menarik investor, namun ia ragu apakah kebutuhan dana dari investor akan tercapai. Ia memperkirakan pola investasinya akan lebih banyak berupa kerja sama dengan BUMN atau perusahaan swasta yang ada di Indonesia.
“Kayaknya enggak akan single factor kayak Softbank,” kata Zakki. “Skemanya akan blended … itu menurutku paling memungkinkan.”
Namun Zakki memperingatkan pemerintah agar berhati-hati akan konsekuensinya, termasuk menambah utang. Ia menerangkan, beberapa negara yang selama ini dijajaki pemerintah untuk investasi di IKN kerap memberikan pendanaan dalam bentuk utang seperti Jepang, Korea, China.
“Investor tidak akan selamanya menganggap uang yang mereka berikan sebagai hibah, tetapi ada juga investasi dalam bentuk utang. Itu yang harus diwaspadai ke depan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keraguan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembangunan tahap awal yang didominasi biaya dari APBN bertujuan membangun kepercayaan diri dari pasar. Ia tetap optimistis bahwa ke depannya, pembiayaan swasta akan lebih dominan.
“Nah nanti setelah infrastrukturnya ini jadi, itu akan menarik investor untuk masuk. Jadi memang ini step-by-step. Jangan lupa, membangun kota itu tidak 5-10 tahun, ini 15-20 tahun,” kata Bambang.
Saat ini pembangunan IKN masih dalam tahap awal. Berbagai rencana ambisius dan prediksi optimis dilontarkan.
Namun, apakah IKN akan menjadi kota idaman seperti yang didamba-dambakan ataukah menjadi megaproyek lainnya yang membuat negara merugi? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Sementara ini, setidaknya Anda bisa mengunjunginya di metaverse.
