Infografis
Suara.com - Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menilai kemunculan Ismail Bolong lewat pengakuan di dua videonya bisa menjadi kasus baru di kepolisian. Bahkan kasus itu, diprediksi Susno bisa lebih besar ketimbang kasua Ferdy Sambo.
Tentu kasus Ismail Bolong perlu pembuktian lebih lanjut. Karena itu Susno menyarankan agar Polri turun tangan memeriksa pihak-pihak terkait yang disebutkan Ismail di dalam videonya.
Pembuktian itu perlu dilakukan lantaran menurut Susno kemunculan video. Ismail Bolong sudah masuk ranah pidana. Apabila tidak benar, maka masuk pidana fitnah dan pencematan nama baik. Sebaliknya jika benar, maka masuk pidana suap.
"Seandainya apa yang dikatakan Ismail Bolong itu benar adanya, maka ini terjadi pidana suap dan melibatkan elite polisi yang besar gitu kan, bintang tiga terus Kapolda, Wakapolda para direktur dan lain-lain. Jadi ini lebih besar dari Sambo kasusnya kalau seandainya benar," tutur Susno Duadji dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (13/11/2022).
Baca Juga: Prodem Bongkar Peran Kombes YU Desak Ismail Bolong Bikin Video Klarifikasi Soal Tambang Ilegal
Susno menegaskan, posisi Ismail Bolong sudah salah, maju kena, mundur pun kena. Ismail tetap terkena pidana baik jika video pengakuannya benar ataupun tidak benar. Apabila benar, maka Ismail termasuk pihak yang melakukan suap.
"Seandainya tidak benar, bohong adanya maka Ismail Bolong kena pidana. Pidana apa memfitnah nama baik daripada kabareskrim kemudian kapolda Kaltim dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dia mencemarkan nama baik bisa kena Undang-Undang tentang Fitnah, Undang-Undang ITE," kata Susno.
Untuk membuktikam hal itu semua sekaligus untuk mengungkap yang sebenarnya, satu-satunya jalan ialah Polri memeriksa Ismail Bolong.
"Bagaimana cara membersihkannya? Cara memberihkannya gampang. Satu, diproses Ismail Bolong. Apalagi sudah beredar surat bukan rahasia umum lagi ya karena sudah tersebar di mana-mana," ucap Susno.
Desakan DPR RI
Baca Juga: Komisi VII DPR Bakal Panggil Menteri ESDM dan 'Ratu Batu Bara' Terkait Ismail Bolong
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri memeriksa semua pihak yang disebut Ismail Bolong, baik di video pengakuan pertama maupun video bantahan.
Sahroni berujar keterangan pihak-pihak terkait perlu didalami untuk membuka tabir kebenaran atas video Ismail.
“Iya periksa semua itu lebih baik, agar nama baik Kabareskrim bener-bener dipulihkan untuk tidak menjadi fitnah lagi,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (7/11/2022).
Sahroni sekaligus meminta agar video yang dibjat oleh mantan polisi berpangkat Aiptu itu dapat dibuktikam secara terbuka.
“Dengan pengakuan bahwa video itu (Ismail Bolong) atas perintah orang laen dan dipaksa orang laen, lebih baik dibuktikan secara terbuka agar semua pihak mengetahui duduk perkaranya,” kata Sahroni.
Ismail Bolong sendiri, kata Sahroni bisa dilaporkan apabila pernyataannya sebagaimana di video itu tidak benar. Ismail bisa dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.
“Ini menyedihkan kalau sampai dibuat demikian. Awalnya untuk buat suasana enggak nyaman di publik, psywar. Kalau benar enggak apa-apa. Kalau tidak, nama baik Kabareskrim tercemar. Yang bersangkutan bisa dilaporkan pencemaran nama baik,” kata Sahroni.
Kapolri Diminta Turun Tangan
![Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat (14/10/2022). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/14/87309-jokowi-kumpulkan-polri-jokowi-kapolri-listyo-jokowi-kumpulkan-polisi-polri-berbaris-di-istana.jpg)
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowk tidak berdiam diri menanggapi adanya video viral pengakjan dari mantan polisi, Ismail Bolong.
Kendati video tersebut sudah dibantah, namun Santoso melihat ada ketidakberesan. Sebab dalam video tersebut Ismail menyeret nama Kabareskeim Komjen Agus Andrianto hingga Brigjen Hendra Kurniawan.
"Atas video Ismail Bolong yang menyatakan telah menyetor dana dari ilegal mining kepada Kabareskrim kemudian dibantah juga oleh yang bersangkutan dengan alasan bahwa pernyataan di video itu dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan menunjukan bahwa di tubuh korps baju cokelat memang tidak kompak sejak dulu," tutur Santoso kepada wartawan, Senin (7/11/2022).
Karena itu, Santoso memandang perlu untuk Kapolri Listyo turun tangan mengusut apa yang terjadi.
"Kapolri jangan diam atas kasus ini, kasus ini harus diusut agar apa yang terjadi sesungguhnya dapat diungkap secara transparan dan akuntabel," kata Santoso.
Baru-baru ini beredar sebuah video pengakuan mantan polisi yang diketahui bernama Ismail Bolong terkait dengan kejahatan tambang ilegal yang dilakukannya. Pengakuan Ismail Bolong tersebut menghebohkan media sosial saat ini.
Dalam video yang beredar itu, Aiptu Ismail Bolong mengaku berdinas Satintelkam Polresta Samarinda, di mana dirinya mengaku menjadi pengepul batu bara tambang ilegal di daerah Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tidak hanya itu, Ismail Bolong juga menyebut bahwa uang hasil bisnis tambang ilegalnya tersebut mengalir ke beberapa pihak. Kemudian, Ismail Bolong menyebutkan beberapa nama perwira tinggi Polri.
"Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp 2 miliar," ungkap Ismail Bolong dalam video yang beredar.
