Cek Fakta
Suara.com - Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis (10/11/2022). Koalisi ini seharusnya beranggotakn Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun, deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi. Tidak terkecuali dari pegiat media sosial Jhon Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies.
Pemilik akun Twitter @Miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang eks Gubernur DKI Jakarta.
Dilihat Suara.com di akun Twitter-nya, Jhon menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta.
"Anies Baswedan: Papua dan Jakarta Tidak Boleh Ada Perbedaan Harga," begitulah kutipan pernyataan Anies yang disoroti Jhon, dikutip pada Sabtu (12/11/2022).
Jhon menilai pernyataan Anies inilah yang menyinggung SBY, sebab menurutnya presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia.
"Menjadi sebuah preseden buruk bagi partai @PDemokrat. Karena @aniesbaswedan MENYINGGUNG SBY soal perbedaan harga," cuit Jhon, Jumat (111/11/2022).
"Jokowi sedang memperbaiki KEGAGALAN SBY soal satu harga di Papua - Jakarta, dengan Tol Laut, tol langit & Infrastruktur. Saya makin paham, mengapa SBY OGAH deklarasi," imbuhnya, yang dapat dibaca selengkapnya di sini.
Anies Baswedan Yakinkan Koalisi Perubahan Tidak Retak
Baca Juga: Wasekjen Demokrat: Batal Deklarasi di 10 November Usung Anies Bukan Berarti Koalisi Perubahan Gagal
Di hadapan para kader Partai NasDem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. "Insya Allah dua partai ikut. PKS dan Demokrat sudah bersiap. Nanti kita jalan bersama, kita kerja bersama," tutur Anies di HUT ke-11 Partai NasDem, Kamis (10/11/2022).
Anies menyebut Koalisi Perubahan bersatu bukan sekadar untuk melampaui presidential threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah menyelesaikan ketimpangan yang ada di Indonesia.
![Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah elite Nasdem hingga PKS di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (25/10/2022). [Foto ist/ IG @aniesbaswedan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/26/62888-anies-baswedan-bertemu-ketum-demokrat-elite-pks-nasdem-dan-pks-tim-kecil.jpg)
"Satu perekonomian, setara harga, ini misi kita yang kita perjuangkan. Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara," ungkap Anies, seperti dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
"Secara kilometer dari Jakarta jauh, tapi mereka tidak boleh merasakan harga yang berbeda. Ekonominya harus terintegrasi, kita merasa adanya ketimpangan," lanjutnya.
Fahri Hamzah Singgung Deklarasi Gagal Gara-gara Bandar
Perihal gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 memunculkan beragam spekulasi mengenai penyebabnya. Meski pihak Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS sangat berhati-hati memberikan pernyataan, banyak sekali pendapat berbeda yang beredar dari pihak eksternal.
Salah satunya dari Fahri Hamzah yang notabene pernah menjadi pengurus PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut itu menduga deklarasi Koalisi Perubahan mundur akibat belum ada kesepakatan bandar.
Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar.
"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar, parpol enggak sanggup, Anies Baswedan enggak sanggup," jelas Fahri di program Adu Perspektif.
"Ini deklarasi tanggal 10 November sudah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," sambungnya.
Menurut Fahri, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup terbebas dari PT 20 persen di pemilihan umum karena sudah melampaui ambang batas tersebut.
