Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diduga tengah menyinggung perihal pembangunan jangka panjang Indonesia di salah satu diskusi politik. Ia menilai Indonesia kerap menghadapi situasi di mana visi dan misi pemimpinnya seolah berganti setiap akhir periode pemerintahan.
Hal ini diungkap Ganjar ketika berbincang dengan Rudi S Kamri di kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Semula ia menyinggung perihal pentingnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan produk Orde Baru.
"Orang nggak suka sama Soeharto, tapi GBHN penting, to?" ujar Ganjar, dikutip Suara.com pada Kamis (10/11/2022).
Meski Orde Baru menyimpan sejumlah sisi negatif, menurut Ganjar, GBHN adalah produk yang penting karena mampu menyelaraskan visi-misi pembangunan Indonesia terlepas dari siapa pemimpinnya.
"Maka jangan sampai ada visi misi yang kemudian hanya 1 periode, atau 2 periode berhenti," tutur Ganjar.
"Selesai ganti baru?" timpal Rudi yang langsung diiyakan Ganjar.
"Iya, Mas, mesti ada (kesinambungan). Mestinya visinya sama seperti yang ada di Preambule Undang-Undang Dasar," tegas Ganjar.
Ganjar kemudian menyebutkan tujuan Indonesia yang tercantum di UUD 1945. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, satu,"
"Memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Buat saya that's the vision. Dasarnya, filosofis setelahnya Pancasila," sambungnya.
Baca Juga: 'Itu Joke Aja', PPP Tak Mau Ambil Pusing Soal Pernyataan Jokowi Bilang Pilpres 2024 Jatah Prabowo
Menurutnya kepala negara dan kepala daerah sudah seharusnya tidak membawa visi-misi sendiri. Mereka semestinya hanya bertindak sebagai eksekutif untuk menuntaskan visi yang tercantum di UUD 1945.
"Kita-kita yang mimpin daerah, mimpin negara, misi saja. Mencapai tahapan demi tahapan ini misi. Jangan bawa visi misi sendiri, akhirnya ganti-ganti terus," ungkap Ganjar.
"Nggak suka sama Mas Rudi, tak balik lho. Besok nggak suka sama Pak Jokowi, balik. Nggak suka kemarin sama Pak SBY, balik. Nggak suka sama Pak Harto, balik. Yang nggak suka tuh apanya? Kalau ada kelakuan korupsinya, ya sudah korupsinya saja (yang diberantas)," lanjutnya.
Meski tidak menyebut pihak tertentu, pernyataan Ganjar seolah mengingatkan dengan perkara antitesis Jokowi yang sempat santer disebut pasca Anies Baswedan dideklarasikan menjadi bakal calon presiden 2024.
Banyak yang menilai Anies akan membawa perubahan lantaran dianggap berada di sisi berseberangan dengan pemerintahan Jokowi saat ini.
Di sisi lain, Ganjar juga digadang-gadang menjadi bacapres 2024 walau belum ada kepastian partai mana yang akan mencalonkannya. Namun Ganjar dianggap sebagai figur yang serupa dengan visi misi Jokowi saat ini.