Infografis
Ramai menjadi perbincangan, program normalisasi Kali Ciliwung akan segera dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Diketahui, Heru Budi Hartono menargetkan normalisasi Ciliwung teraliasasi. Sejauh adanya perbincangan tersebut, fakta terkait rencana normalisasi Ciliwung pun turut diungkap oleh Heru.
Seperti diketahui, normalisasi sungai saat ini memang tengah menjadi tugas yang digembar-gemborkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini terkait dengan pembebasan lahan.
Sebanyak empat kelurahan yang disebut-sebut akan menjadi prioritas berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kabarnya, total pembebasan lahan yang ditargetkan adalah 6,45 hektare.
Adapun kelurahan yang akan dilakukan pembebasan lahan antara lain yaitu Kelurahan Cawang, Kramat Jati seluas 2,25 hektare. Kemudian Kelurahan Rajawati, Pancoran yang kebutuhan pembebasan lahannya seluas 1,5 hektare.
Lalu Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, sebanyak 0,8 hektare. Dan ada Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, sebanyak 1,95 hektare.
Lantas, seperti apa fakta Heru Budi normalisasi ciliwung tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
1. Pemprov DKI Jakarta Akan Bayar Ganti Rugi Lahan Warga yang Terdampak
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan membayar ganti lahan warga yang terdampak program normalisasi Kali Ciliwung.
Baca Juga: Daniel Mananta dan UAS Kembali Bertemu, Sikapnya Tunjukkan Toleransi Banjir Pujian Netizen
Meskipun sudah membayar ganti, tetapi terdapat sebagian lahan warga yang dibebaskan belum dibayar.
Hal tersebut dijelaskan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang disampaikan pada saat digelarnya pertemuan dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI, Untung Budiharto pada hari Senin (24/10/2022).
Berdasarkan penuturan dari Heru, pembayaran ganti lahan yang masih belum dibayar tersebut akan segera diselesaikan.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus hal tersebut.
Berkaitan dengan pembayaran ganti lahan dampak normalisasi Kali Ciliwung yang masih belum selesai, yaitu berada di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
2. Prioritaskan Tujuh Kelurahan
Mengutip dari Suarajakarta.id, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air/SDA memastikan program normalisasi Sungai Ciliwung terus berjalan dengan prioritas di tujuh kelurahan yang merupakan lokasi rawan genangan.
Diketahui, saat ini salah satu dari tujuh kawasan prioritas lahan tengah dilakukan langkah normalisasi dengan pembebasan lahan, yaitu di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.
Normalisasi Ciliwung saat ini berfokus pada tujuh kelurahan, yaitu Cawang, Rawajati, Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina, dan Kampung Melayu. Dan perlu diketahui, kabarnya normalisasi tidak lagi berfokus pada panjang target yang perlu digapai, melainkan merujuk pada titik rawan banjir.
3. Targetkan 293 Bidang Tanah
Diketahui, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tahun 2022 sebanyak 293 bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta menyebutkan rincian lahan tanah tersebut, yaitu 19 bidang lahan di Bantaran Kali Ciliwung, 151 bidang di Kelurahan Rajawati, dan 18 bidang di Kali Pesanggrahan.
Lalu 68 bidang di kawasan Kali Sunter-Kali Cipinang, 20 bidang di Kelurahan Pondok Bambu, tiga bidang di Kelurahan Cipinang, dan 10 bidang di Jalan Ganceng.
Kemudian, satu bidang tanah di Kali Kramat-Pondok Kelapa, serta tiga bidang lainnya yang sedang dalam tahapan musyawarah dengan pemilik lahan. Apabila diakumulasikan, total ada sebanyak 293 bidang lahan yang segera dibebaskan.
4. Target Realisasi 4,8 Km
Heru menargetkan normalisasi Kali Ciliwung bisa terealisasi sepanjang 4,8 kilometer. Target tersebut hendak dicapai selama ia memimpin kota Jakarta.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut menyampaikan bahwa saat ini, dirinya tengah berfokus untuk menyelesaikan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Berdasarkan dari amatannya, dua wilayah tersebut membutuhkan upaya pengendalian banjir.
5. Dua Opsi Tangani Warga
Dijelaskan oleh Heru, pihaknya mempunya dua opsi untuk menangani warga terdampak normalisasi Ciliwung. Opsi pertama yaitu membayar ganti rugi pada para pemilik lahan. Untuk opsi kedua yaitu memindahkan warga ke rumah susun milik DKI.
Tidak hanya itu, pemerintah pusat saat ini tengah mengebut penyelesaian proyek penangkal banjir Jakarta, yaitu Bendungan Ciawi di akhir tahun mendatang.
Dengan penuh percaya diri, Heru yakin proyek tersebut bisa mengurangi 40% debit banjir di Ibu Kota Jakarta.
6. Capai Anggaran Hingga Rp 700 M
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sebanyak Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Heru menyebutkan bahwa anggaran tersebut masuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.
Adapun anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Heru menyebut bahwa anggaran tersebut masuk Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan APBD DKI Tahun Anggaran 2023.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
