Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai pro dan kontra terkait dengan pernyataannya yang menyinggung soal 'jatah' Prabowo Subianto.
Adapun pernyataan tersebut sempat membuat perdebatan publik yang menilai bahwa itu adalah wujud kode dukungan Jokowi kepada sosok Menteri Pertahanan yang akan maju nyapres di 2024 mendatang.
"Sudah sejak awal. Kok restu-restu? Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau (Prabowo)," ujar Jokowi kepada wartawan usai menyambangi sang Menhan di acara Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Meski dinilai sebagai wujud dukungan positif, tak sedikit pihak yang melayangkan kritikan ke celetukan sang Presiden tersebut.
Baca Juga: Dear Prabowo, Pengamat Sebut Jokowi Cuma Bergurau Soal Jatah Pilpres 2024: Sulit Dibayangkan...
Berikut pro dan kontra terhadap celetukan 'jatah Prabowo' yang dilontarkan Jokowi.
Disambut baik oleh Gerindra
Celetukan 'jatah Prabowo' tersebut kini menerima respon positif dari pihak internal Gerindra.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik dukungan Jokowi terhadap sosok Prabowo yang juga kini menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra.
"Ya bahwa apa yang disampaikan pak Jokowi dalam pameran Indo defense itu tentunya kami sambut baik bahwa dukungan terhadap segalanya terhadap kegiatan pak Prabowo," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Baca Juga: Ganjar Pranowo Capres 2024 Didukung 15 Provinsi Bikin Puan Maharani Panas, Benarkah?
PDIP: Presiden tak boleh terlibat dalam kontestasi Pemilu
Tak seluruh politisi sepakat bahwa dukungan Jokowi ke Prabowo dinilai sebagai langkah positif.
Celetukan Jokowi tersebut sayangnya sampai mendapatkan kritikan dari pihak partai tempat sang Presiden bernaung, yakni PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyayangkan bahwa pernyataan Jokowi tersebut menyalahi etika bahwa presiden tak seharusnya terlibat dalam kontestasi politik praktis yakni Pemilu.
"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," ungkap Basarah kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).
Presiden tak seharusnya jadi politisi semata
Tokoh partai lainnya, yakni salah satunya Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid juga menegaskan tugas utama sang Presiden. Menurut M Kholid, presiden tak seharusnya bermanuver layaknya seorang politisi semata, namun harus menjadi negarawan yang bijak.
"Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata," ujar Kholid.
Demokrat dibuat heran
Tak hanya pihak internal PDIP dan PKS, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga kembali mengingatkan bahwa presiden tak seharusnya terlibat terlalu dalam di pusaran Pemilu.
"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujar Hinca di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Hinca juga dibuat heran baru kali ini mengamati presiden yang terlibat aktif dalam mengurusi Pemilu di luar koridornya.
"Baru kali ini saya merasakan Presidennya aktif betul," lanjutnya.
Kontributor : Armand Ilham
