Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mewakili Presiden Jokowi untuk memimpin Delegasi Indonesia Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-27 di Sharm El Sheikh International Convention Centre (SHICC) Mesir, pada 6 hingga 18 November 2022.
Saat berpidato dalam forum dunia tersebut pada 7 November lalu, Maruf Amin memaparkan target penurunan emisi sebagaimana disampaikan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada September 2022.
Dalam NDC baru, pemerintah berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca dari sebelumnya 29 persen menjadi 31,89 persen secara mandiri. Adapun dengan bantuan internasional, pemerintah meningkatkan target penurunan emisi karbon dari 41 persen menjadi 43,2 persen.
Target NDC tersebut dibangun berdasarkan beberapa kebijakan pemerintah setahun terakhir di sektor-sektor penghasil emisi terbesar, seperti FoLU atau forest and other land uses (sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya) dan energi.
Direktur Eksekutif Satya Bumi, Annisa Rahmawati menyebut isu yang dibawa pemerintah Indonesia cukup krusial.
"Namun, dokumen peningkatan target NDC Indonesia memiliki sejumlah opsi kebijakan problematik," ujar Annisa Rahmawati dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).
Di sektor energi, misalnya, pemerintah mengandalkan penurunan emisi dari program bahan bakar nabati B40 dengan kandungan 40 persen minyak sawit untuk campuran solar. Namun Annisa menekankan masih banyak pekerjaan rumah dalam tata kelola sawit kita yang harus dibenahi, termasuk standar lingkungan dan sosial sawit yang memastikan tidak ada perluasan lahan sawit baru di tutupan hutan dan gambut, serta memastikan keadilan bagi masyarakat, transparansi pelibatan petani kecil sawit mandiri dalam sistem dan pengelolaannya.
Begitu pula untuk kendaraan listrik, salah satu yang perlu disorot adalah kegiatan pertambangan nikel untuk baterainya harus dipastikan tidak merampas ruang hidup rakyat dan mencemari lingkungan.
Langkah lain yang dilakukan pemerintah yakni melakukan pemensiunan dini PLTU batubara. Annisa mendukung strategi ini dan mempercepat pengalihan kepada energi terbarukan.
Baca Juga: Climate Reality Indonesia Luncurkan Buku Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi
"Namun jangan sampai yang muncul hanya solusi-solusi palsu, seperti co-firing biomassa di PLTU dan B40 yang justru berpotensi memperparah krisis iklim," ujarnya.
