Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menegaskan bahwa Ir. Soekarno tidak pernah berkhianat kepada bangsa Indonesia. Apa maksudnya?
Pernyataan ini disampaikan Presiden pada Senin (7/11/2022) di Istana Merdeka, Jakarta ketika memberikan keterangannya terkait Hari Pahlawan 2022. Jokowi menyebut Soekarno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.
Belakangan diketahui, pernyataan Presiden Jokowi ini berkaitan dengan peristiwa berdarah G30S/PKI. Dalam tragedi kelam bangsa itu, nama Soekarno ikut terseret.
Sebelum mengetahui alasan Jokowi mengatakan "Soekarno tidak pernah berkhianat", mari mengingat kembali sejarah peristiwa G30S/PKI. Sehingga tidak ada rantai yang hilang.
Baca Juga: Perjalanan Karier Politik Prabowo: Pernah 3 Kali Kalah di Pilpres, Kini Diberi Sinyal Hijau Jokowi
Sejarah G30S/PKI Menurut Sejarahwan
Partai Komunis Indonesia (PKI) disebut-sebut menjadi dalang dibalik terbunuhnya 7 jenderal tentara tahun 1965. Kekinian dikenal dengan peristiwa G30S/PKI.
Robert Cribb, Professor School of Culture, History and Language, Australian National University menelaah peristiwa G30S/PKI.
Dialihbahasakan dari theconversation.com, Robert Cribb menjelaskan, pada 1 Oktober 1965, masyarakat heboh karena tersebar kabar "Gerakan 30 September". Disebutkan saat itu, untuk mencegah kudeta militer dan untuk mengamankan posisi presiden Indonesia Sukarno, para petinggi tentara pun dibantai.
Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang juga merupakan komandan pengawal presiden Soekarno. Temuan selanjutnya menyebut bahwa G30S telah direncanakan berbulan-bulan oleh Untung, pemimpin PKI DN Aidit.
Baca Juga: Daripada Ganjar Pranowo, Prabowo Lebih Dekat ke 'Restu' Jokowi di Pilpres 2024, Kok Bisa?
Nama Untung, DN Aidit dan semua orang yang terafiliasi dengan PKI lantas menjadi terancam. Kekuasan Presiden Soekarno pun mulai goyah, kesehatannya juga diragukan.
Padahal pada 1965, poros kekuatan penting di pusat politik Indonesia adalah presiden, PKI dan tentara. G30S membuat hubungan PKI dan tentara tidak harmonis.
Sementara itu, Jenderal Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah.
Alih-alih mempertahankan kekuasaan, Soekarno justru menyerahkan komandan tentara sementara kepada Jenderal Pranoto. Namun upaya menekan PKI terus dilakukan.
Hancurnya PKI, membuat pendukung rezim Sukarno mulai tertekan. Lalu Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Soekarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat.
Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan. Maret 1967, badan legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai presiden.
Setahun berikutnya, Maret 1968, Soeharto sah diangkat menjadi presiden. Sementara Soekarno ditahan sebagai tahanan rumah sampai kematiannya pada 21 Juni 1970.
Alasan Jokowi Sebut Bung Karno Tidak Berkhianat
Awal-awal Soeharto jadi presiden, TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 dibuat. Ketetapan ini berisi tentang pencabutan kekuasaan presiden dari Soekarno.
Tap MPRS ini juga menyatakan keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S. Bagian pertimbangan peraturan itu menyebut Bung Karno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G30S dan melindungi para tokoh PKI.
Artinya, menurut aturan tersebut Soekarno diduga terlibat dalam peristiwa berdarah terbunuhnya para jenderal tentara di Lubang Buaya.
Lompat ke tahun 2003, Tap MPRS tentang G30S/PKI itu dicabut. Dasar hukumnya menggunakan Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003. Tahun itu, kursi Presiden diduduki Megawati Soekarnoputri, putri pertama Soekarno.
Maju satu dekade kemudian. Presiden Jokowi yang berasal dari Partai PDI Perjuangan yang diketahui Megawati kembali menegaskan terbitnya Tap MPR tahun 2003 tersebut.
"Presiden (Jokowi) juga menegaskan kembali sejarah kepahlawanan Bung Karno, terutama terkait Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno."
"Menurut Presiden, Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 telah menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final telah dicabut, maupun telah dilaksanakan," sebagaimana dikutip dari laman presidenri.go.id (8/11/2022).
Dalam pernyataannya, Jokowi berkata, “Tahun 1986 pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir. Soekarno, dan di tahun 2012 pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Ir. Soekarno."
Menurut Jokowi, Soekarno telah memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Hal itu merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan yang wajib dipenuhi.
Jokowi berkata, “Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan, maupun sebagai Kepala Negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara”.
Dalam laman tersebut pun dituliskan tanggapan putra Bung Karno, Guntur Soekarnoputra. Menurut Guntur, meskipun Bung Karno telah dianugerahi gelar pahlawan nasional, namun hingga saat ini masih terjadi proses de-soekarnoisasi yang berupaya memperkecil peranan dan kehadiran Bung Karno.
Guntur menilai, pernyataan Jokowi juga menjadi penegasan bahwa sosok Bung Karno bersih dan tidak patut dituduh terlibat G30S/PKI. Bung Karno, lanjutnya, justru merupakan seorang patriot sejati.
“Di sini ditegaskan lagi dengan adanya penjelasan dari Bapak Presiden tadi, jelas Soekarno bukan PKI dan Soekarno bukan komunis. Soekarno tetap seorang nasionalis sejati, seorang patriot paripurna,” ujar Guntur.
Babak baru sejarah G30S/PKI. Lalu bagaimana dengan nasib DN Aidit, keluarga mereka dan orang-orang yang terafiliasi dengan PKI dan menjadi korban?
Bagaimana pula dengan Soeharto? Korban meninggal dari kubu PKI pun tidak sedikit, siapa yang patut bertanggung jawab? Siapa yang namanya layak dikenang?
