Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons mundurnya rencana deklarasi Koalisi Perubahan dengan NasDem dan Demokrat. Meski munur, PKS memastikan tidak ada tanda keretakan hubungan dari penundaan waktu deklarasi.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Muhamad Kholid. Ia mengatakan rencana deklarasi dilakukan 10 November tetapi ditunda menjadi akhir tahun dengan beberapa alasan.
"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (8/11/2022).
Kholid mengatakan sejak awal rencana deklarasi 10 November menjadi usulan NasDem. Kendati begitu, PKS dan Demokrat menghormati usulan tersebut.
Baca Juga: Setelah Medan, NasDem Segera Lanjutkan Safari Politik Anies ke Daerah Lain
Hanya saja memang harus diakui masih ada pembahasan yang belum tuntas di tim kecil antara NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan selaku calon presiden. Karena itu, deklarasi masih menunggu waktu pembahasan rampung.
"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres cawapres," kata Kholid.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Deklarasi koalisi kekinian masih menunggu waktu yang tepat.
"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Willy menyampaikan beberapa alasan deklarasi tidak jadi dilakukan pada 10 November. Pertama ialah karena PKS akan melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember. Di sisi lain rombongan Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman.
Baca Juga: NasDem Ditinggal Kader Pasca Deklarasi Anies Capres, Pengamat: Itu Hanya Badai Dalam Secangkir Kopi
"Ya kita tunggulah ya. Tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujar Willy.
Sementara itu, ditanyankapan sekiranya target deklarasi koalisi, Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan diundir menjadi akhir tahun.
"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertututp kemungkinan one by one, setelah NasDem, Demokrat mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama tapi juga partai per partai karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan " tutur Willy.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, berharap koalisinya bersama dengan PKS dan Demokrat bisa dideklarasikan pada 10 November mendatang. Atau bertepatan Hari Pahlawan.
NasDem ingin deklarasi koalisi Pilpres itu sekaligus jadi kado di hari ulang tahun partai.
"Kalau ketua umum kami maunya tanggal 10 November itu deklarasi, karena 11 November itu kan ulang tahunnya NasDem," kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
"Nah ulang tahun NasDem kami akan berharap itu akan menjadi hadiah ulang tahun terindah buat Partai NasDem ya," sambungnya.
Kendati begitu, Ali mengaku pihaknya juga bakal sadar diri bahwa menyatukan tiga partai politik bukanlah perkara yang mudah. Sehingga pihaknya masih akan berdiskusi.
"Harusnya demikian (deklarasi), tapi kan kepastian itu datangnya dari Allah, manusia kan hanya boleh berencana," tuturnya.
Ali menegaskan, NasDem akan mengikuti kesepakatan dan tidak akan memaksakan keinginan deklarasi koalisi NasDem-PKS-Demokrat dilakukan pada 10 November mendatang.
"Tapi sekali lagi bahwa koalisi ini menyatukan banyak kepentingan partai dengan tidak mudah, maka kemudian tanggal berapapun nanti deklarasi itu tidak menjadi hal bagi kami," pungkasnya.
"Terus, terus. Kita terus melakukan lobi-lobi dengan partai lain supaya anggota koalisi kita semakin banyak," kata Muhaimin.
