Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons mundurnya rencana deklarasi Koalisi Perubahan dengan NasDem dan Demokrat. Meski munur, PKS memastikan tidak ada tanda keretakan hubungan dari penundaan waktu deklarasi.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Muhamad Kholid. Ia mengatakan rencana deklarasi dilakukan 10 November tetapi ditunda menjadi akhir tahun dengan beberapa alasan.
"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (8/11/2022).
Kholid mengatakan sejak awal rencana deklarasi 10 November menjadi usulan NasDem. Kendati begitu, PKS dan Demokrat menghormati usulan tersebut.
Hanya saja memang harus diakui masih ada pembahasan yang belum tuntas di tim kecil antara NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan selaku calon presiden. Karena itu, deklarasi masih menunggu waktu pembahasan rampung.
"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres cawapres," kata Kholid.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Deklarasi koalisi kekinian masih menunggu waktu yang tepat.
"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Willy menyampaikan beberapa alasan deklarasi tidak jadi dilakukan pada 10 November. Pertama ialah karena PKS akan melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember. Di sisi lain rombongan Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman.
Baca Juga: Setelah Medan, NasDem Segera Lanjutkan Safari Politik Anies ke Daerah Lain
"Ya kita tunggulah ya. Tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujar Willy.
