Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta untuk tidak ada lagi penggelembungan atau mark up anggaran di kalangan komunitas pertahanan maupun TNI.
Menurutnya, praktik tersebut menjadi sebuah pengkhianatan besar bagi negara dan juga anak buah. Hal tersebut disampaikan Prabowo lantaran ia mencium adanya upaya mark up anggaran baik di kalangan komunitas pertahanan maupun TNI.
"Mungkin yang saya sampaikan ini mungkin kurang enak bagi pihak-pihak tertentu tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan di kalangan TNI," kata Prabowo saat berpidato pada acara Seminar Nasional Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan yang disiarkan oleh Airmen TV Dispenau pada Selasa (8/11/2022).
"Tidak boleh lagi praktik-praktik mark up gila-gilaan, mark up adalah mencuri uang rakyat, saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista itu menurut saya adalah pengkhianatan besar terhadap negara bangsa rakyat dan terhadap anak buah," tambahnya.
Prabowo tidak mau mendengar lagi adanya manipulasi anggaran untuk suku cadang alutsista. Kalau misalkan masih terjadi, Prabowo tidak segan akan mengejar pelakunya.
Peringatan itu juga ia sampaikan untuk direksi-direksi BUMN untuk industri pertahanan.
"Saya juga ingatkan pada semua industri pertahanan tugasmu adalah tugas yang vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara, kalau ada direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak bener, saya kira saudara-saudara akan kita kejar sampai di mana," ujarnya.
Mantan Danjen Kopassus tersebut mengungkapkan kalau Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa. Apalagi Indonesia diramalkan bisa menjadi negara yang lebih maju ke depannya sehingga harus memiliki pertahanan yang kuat.
"Kita negara yang sangat kaya semua orang menilai semua ahli menilai kita akan menjadi sebentar lagi sekarang sudah G20, economic ke-16 kemungkinan kita akan menjadi G8 atau G9 nanti, syaratnya negara harus aman, negara harus kuat."
Baca Juga: Jelang Pilres 2024, Jokowi Dua Kali Kasih Kode Keras Dukung Prabowo
