Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK telah menerima jadwal sidang perdana terdakwa eks Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming yang segera di adili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Kamis (10/11/2022) pekan ini.
Bendahara Umum PBNU nonaktif itu telah dijerat lembaga antirasuah dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.
"Sesuai dengan penetapan majelis hakim, persidangan dengan terdakwa Mardani Maming di agendakan pada Kamis (10/11/2022) di Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin," kata Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (7/11/2022).
Ali menyebut terdakwa Mardani Maming tidak dihadirkan langsung secara tatap muka ke persidangan dalam pembacaan dakwaan oleh tim Jaksa KPK.
Baca Juga: Helikopter AW 101 TNI AU Dipasang Garis Polisi, Saksi: Tidak Bisa Dilakukan Pemeliharaan
"Tim Jaksa akan menghadirkan terdakwa secara online dari gedung Merah Putih KPK," imbuhnya
Dalam perkara ini, kader PDI Perjuangan itu diduga menerima suap mencapai ratusan miliar ketika menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010 sampai 2018.
Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka MM (Mardani H. Maming)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Uang suap itu diterima politikus PDI Perjuangan itu didapat dari pihak swasta bernama Henry Soetio selaku pengendali PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP operasi dan produksi milik PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT.BKPL) seluas 370 hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dari perhitungan KPK, Mardani menerima uang dalam bentuk transfer mencapai ratusan miliar.
"Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 Miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
