Infografis
Suara.com - Seorang pengamat pertahanan mengatakan peluncuran-peluncuran rudal yang dilakukan secara intensif oleh Korea Utara dalam beberapa pekan terakhir merupakan sebuah upaya “flexing” atau pamer tetapi tidak memiliki potensi masif untuk mengancam keamanan di tingkat kawasan.
Pengajar di Universitas Pertahanan Indonesia, Dr. Ade Muhammad, menjelaskan bahwa peluncuran rudal balistik, yang ditakuti banyak pihak akan diikuti oleh uji coba senjata nuklir, merupakan sebuah rutinitas bagi Korut. Insiden-insiden yang tercatat sepanjang tahun ini pun diprediksi sebagi sebuah upaya untuk pamer kekuatan.
“Flexing,” ujar Ade saat ditemui di sela-sela acara Indo Defence Expo & Forum 2022 di Jakarta. Ia menambahkan bahwa meskipun jumlah peluncuran rudal tahun ini tercatat lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi aktivitas ini rutin dilakukan oleh pemerintahan Kim Jong Un.
“Tidak hanya tahun ini, [uji coba tahun-tahun] sebelumnya juga harus dicatat … dan tidak hanya sekali.”
Ade menekankan publik perlu memahami kebiasaan atau kultur di antara negara-negara Asia dan bahwa agresivitas yang ditunjukkan Korut dalam beberapa waktu terakhir merupakan bagian dari cara Asia atau “Asian way”.
“Kita mempunyai yang namanya ‘Asian way’. Contohnya, Korut itu kan secara teknis masih perang tetapi mereka tidak [benar-benar] berperang. Sejak [penetapan] zona demiliterisasi selesai, Korut tidak berperang, dan Korea Selatan juga tidak memprovokasi,” ujar Ade.
Zona demiliterisasi (DMZ) yang dimaksud Ade merupakan wilayah yang melintasi Semenanjung Korea dan menjadi daerah penyangga antara Korut dan Korsel. DMZ Korea ini ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata kedua negara pada tahun 1953.
Ade juga menjelaskan bahwa dalam situasi kini, tidak ada urgensi yang mendorong Korut untuk memulai perang dengan Korsel maupun negara lain di kawasan.
“Korut itu sudah nyaman menjadi mafia, [menjadi] tempat menyembunyikan uang, [menciptakan] uang palsu… Menjadi negara yang demikian saja sudah cukup untuk mereka,” kata Ade.
Konflik China-Taiwan Lebih Mendesak
Selain tensi yang meningkat di Semenanjung Korea, kawasan Asia juga menghadapi ancaman lain dalam bentuk konflik antara China dan Taiwan. Di tengah wacana reunifikasi yang terus mengemuka, kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taiwan pada Agustus lalu menambah kekhawatiran banyak pihak mengenai respons yang akan diberikan oleh China.
Menurut Ade, jika akhirnya “pecah”, konflik China-Taiwan akan membawa dampak yang jauh lebih besar ketimbang konflik kedua negara Korea.
“[Dampak] ekonominya lebih dahsyat daripada militernya,” ujar Ade. “[Selain itu,] keamanan dalam negeri kita [akan] bermasalah. Terorisme muncul dan banyak orang miskin.”
Meski demikian, ahli pertahanan itu menyebut kemungkinan terjadinya perang terbuka masih tetap kecil, karena semua negara yang terlibat masih memiliki agenda dan kepentingan masing-masing.
“Ketika China menyerbu Taiwan, makan chip 3 nanometer, yang dipasok dan hanya bisa dipasok Taiwan, akan berhenti dipasok. Artinya apa? Ponsel China tidak bisa bekerja karena kehilangan pasokan spare part canggih,” terangnya.
Ia kembali menekankan bahwa dinamika yang ada hari ini merupakan bagian dari Asian way dan bahwa negara-negara di kawasan belum perlu merasa cemas berlebihan terkait potensi pecahnya perang.
“Ini Asian way, dan kita harus memahami kultur Asia … ada dinamika … tetapi China tidak bodoh, dan Korut juga tidak bodoh.”
