Suara.com - Seorang pria bernama Ismail Bolong membuat pengakuan mengejutkan terkait setoran miliaran rupiah kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto yang katanya dari hasil usaha pengepul tambang batu bara ilegal. Buntut pengakuan eks anggota polisi itu memicu lagi munculnya isu perang bintang di tubuh Polri, benarkah?
Heboh pengakuan Ismail Bolong bermula dari munculnya sebuah video yang beredar di media sosial. Dirinya mengaku menyetor uang hingga Rp 6 miliar ke Kabareskrim. Dalam video itu, ia bahkan berani mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara hasil usaha tanpa izin alias ilegal.
Kegiatan ilegal itu disebutnya berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021.
Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar per bulannya.
Ia bahkan menyeret nama jenderal bintang tiga Polri yakni mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan telah memberikan uang sebanyak tiga kali di ruang kerja sang jenderal langsung.
Pertama pada September 2021 sebesar Rp 2 miliar, Oktober sebesar Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar.
Meski pada akhirnya beredar lagi sebuah video yang memperlihatkan Ismail Bolong menarik kembali testimoninya terkait ucapannya di video pertama. Dalam video keduanya, ia meminta maaf kepada Kabareskrim.
Ismail Bolong juga mengaku tak mengenal Kabareskrim dan menarik ucapannya terkait uang setoran Rp 6 miliar.
Respons Menko Polhukam Mahfud MD
Meski sudah menarik testimoninya terkait setoran kepada jenderal polisi. Namun sudah memantik kehebohan, hingga Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara.
Menurut Mahfud, apa yang dilontarkan Ismail Bolong sudah diralat oleh dirinya sendiri yang tercatat sebagai mantan anggota polisi di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.
"Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi," kata Mahfud Md kepada wartawan, Minggu (6/11/2022).
Mahfud mengatakan, Ismail Bolong mengaku videonya itu dibuat atas tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri.
"Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022," ungkapnya.
Namun demikian diakui Mahfud, isu mafia tambang bukanlah hal baru. Di mana pada 2013 lalu, Ketua KPK saat itu, Abraham Samad pernah berujar bahwa korupsi di bidang tambang bisa diberantas, maka Indonesia bisa terbebas dari utang.
"Aneh, ya. Tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya. Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," papar Mahfud.
Ia juga mengakui, saat ini laporan mengenai mafia tambang banyak yang masuk ke Kemenko Polhukam. Dia pun memastikan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut hal itu.
"Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan , perikanan, kehutanan, pangan dan lain-lain," katanya.
Isu Perang Bintang
Mahfud juga bicara mengenai isu perang bintang di dalam tubuh Polri. Dia menegaskan bahwa isu ini harus segera diredam.
"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," kata Mahfud.