Infografis
Suara.com - Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju tampak sibuk dengan urusan pencapresan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyinggung tindakan Presiden Jokowi yang berulang kali mengingatkan kondisi global pada 2023.
Mardani mengatakan, Jokowi kerap mengingatkan pada 2023 Indonesia akan dihadapkan dengan situasi yang berat bahkan ancaman resesi juga pernah disampaikan olehnya. Menurut Mardani, sudah menjadi kode Jokowi bagi para menterinya untuk bisa fokus menjalankan tugasnya.
"Dengan berapa kali jangan business as usual, winter is coming, 2023 berat sekali, sebetulnya sedang memberikan message, ayo, menteri jangan main-main, kita mendapat amanah yang berat, rakyat 267 juta itu tergantung dari kinerja menteri dan presiden jadi fokus, fokus, fokus," kata Mardani dalam diskusi yang digelar PKS Legislative Corner melalui YouTube PKSTV pada Jumat (4/11/2022).
Mardani menyambut baik ketika mendengar Jokowi akan mengevaluasi menterinya yang terlalu sibuk dengan urusan pencapresannya.
Baca Juga: Menteri yang Nyapres Tidak Diwajibkan Mundur, Mardani PKS: Ganggu Kepentingan Publik
Namun di sisi lain, Mardani menyarankan agar menteri yang hendak maju pada perhelatan pesta demokrat untuk bisa mundur demi kebaikan Jokowi dan kabinet.
"Apresiasi kalau pak Jokowi akan mengevaluasi bahkan lebih baik kalau pak Jokowi mendahului, ya, saya sih menyeru mereka yang sudah sibuk nyapres mundur saja, itu bagus untuk pak Jokowi."
Sebelumnya, putusan MK tersebut tertuang dalam amar Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden".
Jokowi Minta Tugas Diutamakan
Presiden Jokowi menanggapi perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak melarang menteri mundur apabila mencalonkan diri sebagai capres. Jokowi menegaskan akan mengevaluasi apabila kesibukan menteri untuk nyapres malah mengganggu kinerja sebagai pembantunya di kabinet.
Baca Juga: Menteri Tidak Perlu Mundur, Ini 8 Pejabat yang Harus Mundur Jika Jadi Capres
Senada dengan MK, Jokowi juga nampak tidak masalah apabila ada menteri yang berniat untuk maju di Pilpres 2024. Namun, Jokowi menekankan kalau tugas sebagai menteri menjadi hal yang paling utama.
"Ya, tugas sebagai menteri harus diutamakan," kata Jokowi usai meninjau pameran Indo Defence 2022 Expo dan Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Meski demikian, Jokowi juga tidak akan menutup kemungkinan bakal melakukan evaluasi apabila urusan 'nyapres' malah mengganggu tugas-tugas dari menteri itu sendiri.
"Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu, ya, akan dievaluasi. Apakah harus cuti panjang banget atau tidak."
