Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, bahwa pihak yang menggulirkan isu Presiden Jokowi ingin mengkudeta posisi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan provokator politik. Menurutnya, pihak tersebut hanya ingin memecah belah.
"Ya saya kira itu kan saya katakan provokator politik. Itu yang mau memecah belah," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).
Ia mengatakan, bahwa partainya punya konstitusi dan mekanisme dalam penentuan ketua umum partai. Menurutnya, Megawati masih menjadi ikon kekinian.
"Dan bu Mega tidak hanya jadi icon, jadi pemersatu, tapi beliau lah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima dan beliau selalu secara aklamasi dipilih dalam kongres partai," tuturnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Cs Minta Jokowi Lengser dari Presiden, KSP: Tuntutan yang Sangat Absurd
"Itu menunjukkan bagaimana bu Mega selalu berada dalam sanubarinya pengurus partai dimulai dari struktur paling bawah dari akar rumput karena kepemimpinan bu mega adalah kepemimpinan yang berasal dari akar rumput itu," sambungnya.
![Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dan kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022). [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/24/53589-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-dan-ganjar-pranowo.jpg)
Saat ditanya apakah kepemimpinan PDIP akan diduduki lagi oleh trah Soekarno, Hasto mengatakan, bahwa kekinian kader masih menyatu dengan Megawati.
"Tapi suasana kebatinan sebagai sekjen, saya keliling daerah, ya seluruh partai menyatukan diri dengan kepemimpinan bu Mega. Karena kita adalah partai pelopor, masih banyak tugas-tugas yang diemban oleh partai," pungkasnya.
Bantah Adu Domba
Sebelumnya, Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar) meminta maaf usai mendoakan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum PDIP di 2024. Mereka mengaku tak bermaksud mengintervensi PDIP atau pun melakukan adu domba.
Baca Juga: Gerindra - PKB Berharap Satu atau Dua Parpol Gabung Koalisinya, PDIP Terus Membuka Komunkasi
"Bila statement saya mendoakan itu menjadi salah tafsir seperti yang ramai diberitakan saat ini maka dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf bila ada pihak-pihak yang akhirnya merasa tidak nyaman atau tersinggung dengan doa tersebut dan sekali lagi saya tegaskan doa tersebut aadalah murni aspirasi bukan ingin mengadu domba siapapun," kata Koordinator Nasional KAMI-Ganjar, Joko Priyoski saat dihubungi, Senin (31/10/2022).
Ia mengaku heran mengapa harapan dan doanya tersebut malah jadi buat kegaduhan. Joko mengatakan, sama sekali tak ada niatan untuk mendorong pemilik suara PDIP untuk mewujudkan doanya tersebut.
"Saya heran bahasa mendoakan itu kenapa jadi rame jadi bikin saya bingung apa yang salah dari sebuah doa dan malah di anggap adu domba atau relawan siluman? Tuduhan itu seperti fitnah karena tidak ada niatan buruk apapun hanya mendoakan" tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, pihaknya mendukung Ganjar karena dianggap punya kepribadian yang merakyat. Menurutnya, pihaknya sama sekali tak ada niat untuk melakukan manuver politik.
"Sebagai aktivis saya mendukung sosok mas Ganjar karena kepribadiannya yang merakyat dan bijak dalam melihat segala persoalan di masyarakat oleh karena itu tadinya kami berniat untuk melaksanakan deklarasi Relawan Kami-Ganjar dan tidak ada maksud ingin melakukan manuver politik," pungkasnya.
Jawaban Ganjar
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada upaya mengadu domba di internal PDI Perjuangan terkait dengan isu dukungan Joko Widodo maju menjadi ketua umum PDI Perjuangan pada 2024.
"Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," katanya di Semarang, hari ini.
Menurut Ganjar, dia dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.
"(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah 'kengawuran' dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono," ujarnya.
Mengenai suksesi ketua umum, kata dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.
Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.
"Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba," ucapnya.
Ganjar menilai nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu, dimana saat itu ada sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.
Dirinya meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.
"Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai," ujarnya.
