Infografis
Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Refly Harun turut menghadiri aksi 411 yang digelar massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/2022).
Refly Harun mengatakan kehadirannya untuk memastikan aksi yang digelar massa GNPR berjalan.
"Mau lihat. Yang kedua ini kan hak konstitusional warga negara. Jadi ya kami cuma pengin tahu apakah ada larangan, secara teoritis kan, enggak boleh dilarang,"kata Refly saat ditemui wartawan.
Terkait tuntutan massa yang meminta Presiden Joko Widodo mundur, Refly bilang hal itu bagian dari aspirasi masyarakat.
"Walaupun tuntutannya misalkan meminta presiden mundur, itu aspirasi karena bahasa yang tepat itu ya mundur, bukan diturunkan," katanya.
Kata Refly, jika merujuk pada Undang-Undang ada tiga hal yang dapat membuat Presiden Jokowi untuk mundur.
"Kalau kita bicara hak konstitusional Pasal 8 Konstitusi Ayat 1 ya, Presiden itu bisa berhenti dengan 3 hal. Satu makar, dua berhenti, tiga diberhentikan atau memberhentikan diri dengan inisiatif sendiri," ujarnya.
"Kalau diberhentikan, itu diberhentikan dengan impeachment (pemakzulan) lewat peoses DPR MPR dan MK. Ini yang diminta warga negara, mengaktifkan pasal 8," sambungnya.
Tepatnya, tidaknya, tuntutan itu, kata Refly bersifat subjektif.
Baca Juga: Jadi Pusat Perhatian, Pecatan TNI Ruslan Buton Terpanggil Ikut Aksi 411 yang Minta Jokowi Mundur
"Jadi yang namanya inspirasi itu sifat itu subjektif, jadi itu kita harus menerimanya sebagai aspirasi sebagian kelompok masyarakat," ujarnya.
