Infografis
Suara.com - Kasubdit Dakgar Korlantas Polri, Kombes Karsiman mengatakan, tidak ada hal yang signifikan terkait jumlah pelanggaran usai peralihan dari tilang manual ke tilang elektronik. Data itu dihimpun Korlantas Polri dalam dua pekan terakhir baik di DKI Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia.
"Dari data yang kami dapatkan selama kegiatan dua minggu terakhir, kami dapat laporan dari beberapa daerah dan melihat langsung kondisi di Jakarta, tidak ada hal-hal signifikan soal jumlah pelanggaran," kata Karsiman dalam diskusi virtual, Jumat (4/11/2022).
Menurut Karsiman, para pengguna jalan masih terpantau tertib dalam berkendara. Meski pada praktiknya, masih ada satu atau dua pengendara masih tidak menggunakan helm.
"Masyarakat tetap tertib seperti semula. Memang ada satu dua yang tak pakai helm lewat polisi, itu kami temui dan kami anggap maklum karena masyarakat mau tes polisi apakah sudah tahu kebijakan Pak Kapolri, melaksanakan perintah Pak Kapolri atau tidak," jelas dia.
Data Tilang Elektronik 2022
Karsiman mengatakan, sepanjang tahun 2021 terdapat 19 juta kendaraan yang melakukan pelanggaran tertangkap oleh kamera ETLE. Sedangkan tahun 2022, yakni sejak Januari sampai September, ada 22 juta kendaraan yang melanggar terjaring kamera ETLE.
"Pada 2021 data yang kami himpun dari capture kamera ETLE, 19 juta capture atau foto pelanggar yang ada di jalan se-Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022, Januari sampai September yaitu sebanyak 22 juta sekian," ujar Karsiman.
Karsiman lantas menukil data pelanggar apabila kepolisian menggunakan tilang manual. Dalam rentan waktu satu tahun, maksimal hanya 2 juta pelanggar yang terjaring penindakan.
"Kalau kami pakai tenaga manual saja, setahun yang kami himpun maksimal 2 juta," ucap dia.
Baca Juga: Masih Berani Melanggar? 22 Juta Pengendara Kena Tilang Elektronik hingga September 2022
Atas hal itu, kata Karsiman, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi, sejauh mana tilang elektronik. Apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum mampu mengedukasi masyarakat terkait kepentingan masyarakat.
"Sehingga Pak Kapolri memerintahkan kami mengevaluasi apakah penggunaan ETLE ini efektif atau belum untuk mengedukasi masyarakat khususnya untuk kepentingan keselamatan," ucap Karsiman.
Larangan Tilang Manual
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan larangan penilangan manual. Hal itu tertuang di Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 18 Oktober 2022 dan ditandatangani langsung oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Santyabudi.
Dalam Surat Telegram itu, Listyo Sigit juga menginstruksikan jajaran Korlantas Polri untuk memberikan teguran kepada pelanggar lalu lintas dan tidak melakukan tilang secara manual.
Tidak hanya itu, anggota Korlantas Polri juga diminta untuk dapat melayani secara prima dan menerapkan prinsip 3S (senyum, sapa, salam) saat pemberian pelayanan publik.
Diminta penerapan itu dimulai dari sentra loket Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), penanganan kecelakaan lalu lintas, hingga pelanggaran lalu lintas.
Selain itu, Kapolri juga ingin seluruh anggota Polantas hadir di lapangan yang rawan kecelakaan dan kemacetan. Kegiatan dan pendidikan masyarakat berlalu lintas pun diharapkan agar terus dilakukan demi mencegah pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.
