Suara.com - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk lengser melalui aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan apakah tidak ada tuntutan lain karena yang disuarakan selalu sama.
"Ganti dong judul lagunya masak itu melulu sih? Mundur, gagal dan sejenisnya," kata Ngabalin saat dihubungi, Jumat (4/11/2022).
Ngabalin lantas menyindir Rizieq cs itu memiliki hati yang penuh kebencian dan berprasangka buruk terhadap Jokowi serta pemerintahan yang dipimpinnya. Ia meminta GNPR untuk beristigfar dan segera kembali ke jalan yang benar.
Menurutnya, masyarakat sudah tidak bisa lagi diprovokasi karena telah melihat kerja nyata dari Jokowi.
Baca Juga: Kunker ke Mojokerto, Jokowi Bakal Tinjau Kebun Tebu Temu Giring
"Umat tidak bisa lagi diprovokasi mereka telah melihat dengan nyata karya-karya hebat Jokowi yang baru ada pada masa pemerintahan beliau selama 10 tahun ini. Berjalanlah keseluruh negeri ini biar kalian bisa menyaksikan kemajuan pembangunan negeri ini, maka nikmat apa lagi yang hendak engkau dustakan."
Tuntut Jokowi Lengser
GNPR akan menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, hari ini. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut. GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.
Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).
"Oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk
mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," tambahnya.
Slamet menganggap permintaan umat itu logis dan lumrah dalam kehidupan berdemokrasi serta dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, GNPR mengajak seluruh masyarakat untuk bisa ikut turun ke jalan menjalani aksi 411.
"Guna menyampaikan aspirasi mulia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai rakyat atas masa depan bangsa dan anak cucu kita."