Tidak Bisa Dibenarkan, AII Minta Aparat Keamanan Harus Bertanggungjawab atas Pelanggaran HAM Tragedi Kanjuruhan

Suara.com - Amnesty International Indonesia (AII) menegaskan aparat keamanan harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan dalam merespons laporan Komnas HAM yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam tragedi pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan itu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, penggunaan kekuatan berlebihan aparat keamanan dalam hal ini tak dapat dibenarkan. Diketahui, sebanyak 135 orang meninggal dalam insiden yang terjadi di markas Arema Malang tersebut.

"Dalam waktu yang singkat, aparat keamanan meletuskan 45 tembakan gas air mata, ini sungguh sebuah penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak bisa dibenarkan," kata Usman dalam siaran persnya, Jumat (4/11/2022).

Usman menilai, hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM bukan akhir dari penanganan kasus ini. Justru, hal itu makin mempertegas tanggung jawab negara untuk menyelesaikan tragedi pelanggaran HAM ini secara benar dan dengan seadil-adilnya.

"Bawa semua pelaku, semua yang terlibat, semua yang bertanggungjawab ke pengadilan, tanpa terkecuali. Proses hukum mereka dalam persidangan umum yang terbuka dan independen," kata dia.

Tak hanya itu, jatuhnya 135 korban meninggal dunia tidak sebanding dengan sanksi ringan seperti pendisiplinan berupa mutasi atau pemecatan. Menurut dia, hal itu jauh dari timbangan keadilan.

"Masyarakat menunggu bukti komitmen otoritas negara untuk menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan korban dan keluarganya."

Pelanggaran HAM

Komnas HAM menyimpulkan bahwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, telah terjadi pelanggaran HAM. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan yang telah dilakukan.

Baca Juga: Dinilai Tak Menggambarkan Fakta Sebenarnya, Aremania Desak Polda Rekonstruksi Ulang Tragedi Kanjuruhan

"Kesimpulannya adalah peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip serta norma keselamatan dan keamanan," kata anggota Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (2/11/2022).