Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara terkait billboard dukungan PSI pada pencalonan presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid untuk Pilpres 2024 yang dipermasalahkan pemerintah daerah.
PSI mengklaim, tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan terhadap billboard.
"Pencalonan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2024 merupakan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui Rembuk Rakyat PSI. Aspirasi rakyat inilah yang kemudian kami sampaikan ke publik, dipasangkan dengan Mbak Yenny Wahid sebagai calon wakil presidennya," kata Advokad LBH PSI Francine Widjojo kepada wartawan, Kamis (3/11/2022).
Francine menegaskan, penyampaian aspirasi di ruang publik melalui billboard tidak termasuk kampanye sehingga tidak bisa diterapkan sebagai pelanggaran kampanye. Apalagi hingga kini belum ada penetapan peserta Pemilu 2024.
"Sampai saat ini, belum ada penetapan siapa saja yang menjadi peserta Pemilu 2024 nanti," ungkapnya.
Francine kemudian membeberkan aturan soal penyelenggaraan kampanye yakni Pasal 1 angka (35) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurutnya, dalam aturan itu secara tegas menyatakan kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
Adapun, kata dia, penetapan peserta pemilu dijadwalkan dalam periode 14 Desember 2022 sampai 14 Februari 2023.
"Tidak ada yang dilanggar terkait kampanye. PSI juga bekerja sama dengan perusahaan penyedia reklame yang kredibilitasnya baik, jadi yang bersangkutan pasti sudah mengurus seluruh izin yang diperlukan. Jangan sampai suara rakyat dibungkam dengan cara ini," tuturnya.
Baca Juga: Gaduh Billboard Ganjar-Yenny Capres Cawapres 2024 di Blitar, PSI Merasa Tak Bersalah
Lebih lanjut, ia justru mempertanyakan mengapa billboard yang menampilkan narasi dan wajah figur politik lain tidak ada yang mempermasalahkan.
