Infografis
Suara.com - Persidangan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Paniai masih berjalan di Pengadilan HAM di Makassar. Pada prosesnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan sejumlah persoalan. Satu di antaranya, isu keamanan para saksi yang seharusnya merasa aman dan nyaman saat akan memberikan keterangannya.
Pada persidangan 24 Oktober 2022 silam, KontraS menemukan salah satu saksi tidak dapat hadir karena mendapat ancaman. Hal itu diungkapkan langsung Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Bahwa salah satu saksi yang hendak dihadirkan tidak datang ke persidangan dikarenakan menerima ancaman," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Tioria Pretty Stephanie kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya, adanya ancaman bagi saksi menjadi sebuah kritik kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan kejaksaan.
"Hal tersebut dengan sendirinya merupakan kritik atas kinerja dan kerja sama Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama dengan LPSK," kata Tioria.
Ancaman terhadap saksi pelanggaran HAM berat, menurut KontraS bukan hal yang baru. Pada tiga persidangan HAM berat, pada rentang waktu 2003-2005 hal serupa juga terjadi. Namun yang disayangkan ancaman terhadap saksi terjadi, ketika LPSK sudah dibentuk sejak 2006 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
"Seolah sama seperti zaman LPSK belum terbentuk, Kejaksaan Agung dan LPSK tidak berkoordinasi dengan baik hingga akhirnya perlindungan saksi tidak terlaksana," kata Tio.
Sidang perdana pelanggaran HAM berat Paniai digelar pada Rabu (21/9/2022) lalu, dengan terdakwa yang masih berjumlah satu orang yakni Mayor Inf (Purn) Isak Sattu (IS), purnawirawan TNI-AD, mantan Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai, Kabupaten Paniai. Kekinian persidangannya pun masih berjalan.
Penetapan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat dilakukan usai Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020 lalu. Peristiwa kekerasan Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014.
