Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi dari penyelidikan tragedi Kanjuruhan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Kamis (3/11/2022).
"Besok (hari ini) jam 10.30 kami mengundang rekan-rekan sekalian, kami akan sampaikan laporan lengkapnya kepada Presiden Republik Indonesia," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan pada Rabu (2/11/2022).
Hasil laporan itu bakal disampaikan lewat Menkopolhukam Mahfud MD di kantornya di Jakarta.
"Karena kesibukan Presiden, oleh sebab itu besok (hari ini)akan diwakilkan oleh Bapak Menkopolhukam, Bapak Profesor Mahfud MD," kata Taufan.
Pada paparannya, Komnas HAM menyebut tragedi kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM mengingat jumlah korban meninggal mencapai 135 orang dan ratusan korban mengalami luka berat hingga ringan.
Salah satu rekomendasi penting Komnas HAM kepada Presiden Jokowi, memintakan PSSI berkoordinasi dengan FIFA guna memastikan sertifikasi dan lisensi perangkat pertandingan sepakbola yang dinaungi PSSI.
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan jika hal itu tidak ditindak lanjuti PSSI, mereka meminta Presiden membekukan aktivitas sepakbola dibawa naungan PSSI.
"Jika dalam waktu 3 bulan PSSI tidak mengambil langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya tidak ada tindak lanjut, Komnas HAM RI meminta Presiden untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI," kata Anam.
Komnas HAM juga meminta Presiden Jokowi, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola persepakbolaan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia.
Baca Juga: 7 Pelanggaran HAM Dalam Tragedi Kanjuruhan Hasil Penyelidikan Komnas HAM
Kemudian, membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion sepakbola di Indonesia sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh FIFA, AFC dan PSSI sehingga bisa menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pihak yang terlibat.
Terakhir meminta Presiden mengambil langkah-langkah perbaikan tata kelola sepakbola secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk jaminan supaya peristiwa yang sama tidak terulang kembali.
