Apakah Plat RF Bisa Dibeli Orang Biasa? Siap-siap Rogoh Kocek Segini!

Rabu, 02 November 2022 | 17:25 WIB
Apakah Plat RF Bisa Dibeli Orang Biasa? Siap-siap Rogoh Kocek Segini!
Mobil pelat RFS milik Rachel Vennya - ilustrasi Apakah Plat RF Bisa Dibeli Orang Biasa (MataMata.com/Yuliani)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menerbitkan penggunaan plat RF untuk kepentingan kedinasan kepolisian, kementerian atau lembaga. Muncul pertanyaan, apakah plat RF bisa dibeli oleh orang biasa?

Sebenarnya terdapat regulasi yang jelas terkait penggunaan plat nomor kendaraan berkode RF ini. Hal ini diungkapkan sendiri oleh pihak kepolisian, bahwa regulasi jelas terkait penggunaan plat kode ini idealnya bersifat tegas.

Pengaturan Ulang Penggunaan Plat RF

Pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, disebutkan bahwa plat RF digunakan untuk kendaraan pejabat kepolisian, TNI, hingga pemerintahan di tingkat pusat hingga kabupaten atau kota.

Meski demikian, terdapat kemungkinan untuk masyarakat biasa memiliki plat nomor dengan kode ini, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan. Mungkin ini mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa akan membenahi penggunaan plat nomor kode RF, agar menjadi lebih tegas dan jelas.

Ketentuan Penggunaan Plat RF

Masyarakat umum bisa saja memiliki mobil dengan plat RF ini, selama memenuhi ketentuan yang telah diberikan. Untuk mendapatkannya, masyarakat wajib membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dengan tarif yang telah ditentukan.

Selain itu, ketentuan penomoran juga wajib ditaati. Pada kendaraan pejabat, kode RF akan diawali dengan angka 1 dan terdiri dari 4 digit angka. Pada masyarakat umum, penggunaan plat berkode RF tidak boleh diawali dengan angka 1 dan tidak terdiri dari empat digit angka.

Artinya tetap terdapat perbedaan antara pengguna di masyarakat umum dan pengguna untuk kendaraan pejabat. Regulasi yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Kerap Disalahgunakan, Siapa Berhak Pakai Plat Nomor RF? Ini Aturan yang Benar

Lalu Berapa Total Biayanya?

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI