Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan semua orang memiliki hak untuk mendukung dan memberi dukungan bagi sesorang untuk nyapres. Tetapi untuk internal, khususnya kader PDIP, mereka harus tahu aturan.
Aturan itu ialah terkait adanya wewenang dan keputusan menyoal pencapresan PDIP yang hanya ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aturan itu yang menjadi wajib ditaati para kader.
Adapun pernyataan Puan mengenai siapapun boleh memberikan dukungan merupakan jawaban saat ditanya mengenai Dewan Kolonel. Puan sekaligus diminta memberikan nasihat.
"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/11/2022).
Puan turut memberikan respons ihwal sikapnya terhadap keberadaan Dewan Kolonel.
Diketahui, Dewan Kolonel terbentuk tidak terlepas dari keinginan sejumlah kader yang mendukung Puan. Tetapi pembentukan Dewan Kolonel tidak disetujui DPP PDIP, yang kemudian menyikapinya dengan memberikan sanksi keras.
"Saya terima kasih atas semua yang sudah diberikan, namun itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," tutur Puan.
Tegaskan PDIP Solid Dan Patuh Megawati
Puan memastikan bahwa internal partai solid patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Terutama dalam hal pencalonan presiden.
Baca Juga: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Masih Terpengaruh Efek Jokowi?
Hal itu disampaikan Puan menanggapi ihwal pemberian sanksi keras terhadap para kader penggagas Dewan Kolonel. Puan memastikan bahwa persolan tersebut telah selesai.
"Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Sebelumnya Puan mengatakan persoalan tentang Dewan Kolonel yang sempat membuat polemik di internal partai, kini sudah selesai. Tidak lagi ada hal yang perlu dipersoalkan.
Diketahui belakangan, DPP PDIP telah memberikan sanksi keras terhadap para penggagas Dewan Kolonel.
"Sudah selesai," ucap Puan.
Kekinian pasca pemberian sanksi keras, Puan mengaku bahwa internal partai solid. Ia menyebut bahwa polemik soal Dewan Kolonel hanya bagian dari dinamika internal.
"PDIP solid, nggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," katanya.
