Infografis
Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan perkembangan terakhir Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Diketahui, penyusunan RUU telah selesai dan kini hanya tinggal menunggu pengesahan menjadi hak inisiatif DPR.
Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya mengatakan, rapat pleno sudah dilakukan pada Juli 2020. Dalam rapat tersebut, sebanyak tujuh fraksi mendukung dan dua fraksi menolak. Melalui kesepakatan mayoritas fraksi mendukung, Willy menekankan RUU PPRT hanya tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna.
"Tapi setidak-tidaknya itu tinggal diparipurnakan saja sebagai hak inisiatif DPR," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Ia berujar, pembahasan RUU PPRT memang sudah final. Posisinya saat ini hanya menunggu keinginan dari pimpinan DPR untuk membawa RUU PPRT ke rapat paripurna.
Padahal melihat sikap pemerintah menyikapinya dengan membentuk gugus tugas percepatan pembahasan RUU PPRT, menurut Willy seharusnya tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk menunda pengesahan.
Pemerintah melalui perwakilannya yang ditemui Willy, yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, sudah menyatakan siap dan sanggup membahas bersama RUU PPRT.
"Toh pemerintah hari ini sudah buat gugus tugas. Harusnya pimpinan DPR cukup arif dan bijaksana melihat kode keras dari pemerintah seperti itu," kata Willy.
Pimpinan DPR Ogah Buru-buru
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyiratkan pihaknya enggan tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU PPRT sebagai hak inisiatif DPR.
Baca Juga: ART Disekap dan Disiksa di Bandung Barat, JALA PRT: Fatal! RUU PPRT Harus Segera Disahkan
Puan mengatakan, DPR ingin melihat dan memastikan lebih dulu masukan dan keinginan dari publik.
