Setelah lulus, mereka menjadi prajurit organik yang digaji per bulannya. Sementara untuk satu anggota komcad itu hanya menghabiskan biaya sekitar Rp30 juta dan setelahnya akan kembali ke profesinya masing-masing.
Sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk menggaji para anggota komcad. Meski begitu, negara telah memiliki komcad yang sudah terlatih dan siap bertugas kapanpun ketika dipanggil.
"Jadi kalau dibilang apakah ini militerisasi justru tidak. Kenapa? Karena negara tidak menambah tentara organik, negara hanya mempersiapkan tentara yang akan bekerja ketika kita dibawah ancaman perang kira-kira begitu," kata dia.
Dahnil lantas memberikan contoh negara Amerika Serikat yang memiliki 2 juta tentara. Namun anggota komcadnya juga justru lebih banyak. Kondisi tersebut dikatakan Dahnil karena Amerika Serikat juga melakukan efisiensi anggaran.
Singapura juga disebutkannya berlaku serupa. Memiliki anggota komcad lebih dari 2 juta orang dan angka tersebut lebih banyak ketimbang prajuritnya.
"Jadi kalau ada kritik LSM dan segala macam akademisi yang menyebutkan kenapa kita nggak melakukan efisiensi, ini justru efisiensi. Sayangnya biasanya kritiknya itu yang ngomong begitu Itu berangkat dari orang-orang yang tidak paham tentang struktur pertahanan, banyakan yang ngomong begitu adalah pengamat politik."