Infografis
Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perihal anggaran komponen cadangan (Komcad). Pengiriman surat tersebut dimaksud BPK RI karena adanya beberapa koreksi terkait pelaksanaan komcad.
"Betul, sudah kami surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2022).
Menurut Adhi koreksi terhadap anggaran Komcad itu bersifat administratif. Adhi menambahkan bahwa sudah ada beberapa koreksi yang ditindaklanjuti.
"Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," ujar Adhi.
Baca Juga: Laporkan IHPS I Tahun 2022 ke Jokowi, BPK RI Klaim 95 Persen Capaian Opini WTP Lampaui Target RPJMN
Sementara itu, Adhi mengatakan kalau Komcad itu mesti hadir dalam suatu negara karena akan dianggap bagus dan kuat ketika bisa melindungi dari adanya ancaman baik dari dalam maupun luar. Adhi mengungkapkan kalau masyarakat boleh, wajib dan memiliki hak untuk bertanggung jawab terhadap Komcad.
"Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah, Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun bertahap."
Rp1 Triliun Per Tahun
Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pelatihan Komcad digelar justru untuk efisiensi anggaran. Satu anggota komcad ditargetkan menghabiskan biaya kurang lebih Rp30 juta.
Kementerian Pertahanan menggelontorkan dana untuk pembentukan Komcad sebesar Rp1 triliun dalam satu tahun. Dahnil tidak sepakat apabila anggaran itu dianggap bernilai besar untuk mendidik Komcad.
"Justru Komcad itu upaya negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan melakukan penghematan efisiensi terhadap anggaran," kata Dahnil dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (12/3).
Setelah lulus, mereka menjadi prajurit organik yang digaji per bulannya. Sementara untuk satu anggota komcad itu hanya menghabiskan biaya sekitar Rp30 juta dan setelahnya akan kembali ke profesinya masing-masing.
Sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk menggaji para anggota komcad. Meski begitu, negara telah memiliki komcad yang sudah terlatih dan siap bertugas kapanpun ketika dipanggil.
"Jadi kalau dibilang apakah ini militerisasi justru tidak. Kenapa? Karena negara tidak menambah tentara organik, negara hanya mempersiapkan tentara yang akan bekerja ketika kita dibawah ancaman perang kira-kira begitu," kata dia.
Dahnil lantas memberikan contoh negara Amerika Serikat yang memiliki 2 juta tentara. Namun anggota komcadnya juga justru lebih banyak. Kondisi tersebut dikatakan Dahnil karena Amerika Serikat juga melakukan efisiensi anggaran.
Singapura juga disebutkannya berlaku serupa. Memiliki anggota komcad lebih dari 2 juta orang dan angka tersebut lebih banyak ketimbang prajuritnya.
"Jadi kalau ada kritik LSM dan segala macam akademisi yang menyebutkan kenapa kita nggak melakukan efisiensi, ini justru efisiensi. Sayangnya biasanya kritiknya itu yang ngomong begitu Itu berangkat dari orang-orang yang tidak paham tentang struktur pertahanan, banyakan yang ngomong begitu adalah pengamat politik."
