Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, justru mempertanyakan apa kesalahannya usai disebut dikenai sanksi keras dan terkahir karena dinilai langgar AD/ART partai soal Dewan Kolonel.
Hal itu disampaikan Johan saat awak media bertanya kepada dirinya apakah pernah dipanggil oleh DPP PDIP bidang Kehormatan Partai terkait dengan sanksi keras dan terakhir sudah dijatuhi.
"Belum, sampai hari ini saya belum, tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah gak? Bukan, kamu kan boleh berpendapat dong sebagai masyarakat menurut kamu saya salah nggak," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Ia menjelaskan, bahwa Dewan Kolonel merupakan sekumpulan para anggota DPR RI fraksi PDIP untuk mensosialisasi Puan Maharani. Menurutnya, Dewan Kolonel bukan organisasi yang bertujuan untuk menyerang figur tertentu misalnya Ganjar Pranowo.
"Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin memsosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, nggak, nggak ada hubungannya," ungkapnya.
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan mbak Puan Maharani," sambungnya.
Johan mengaku tak akan mempersoalkan jika sebaliknya ada dari internal PDIP atau eksternal memilih memfavoritkan Ganjar. Menurutnya, sebagai kader partai juga merasa dibolehkan untuk memfavoritkan Puan Maharani.
"PDIP maupun yang di internal PDIP untuk favoritismnya ke Ganjar, ya enggak apa-apa. Saya pribadi senang aja. Pak Ganjar Pranowo kader PDIP kita harus bangga, apalagi saya kader partai ya, kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah - remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan," tuturnya.
Terkait dengan keputusan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri soal pencapresan, dirinya mengaku bakal tegak lurus dan manut.
"Bahwa nanti apa yang diputuskan oleh ketum partai ibu Megawati Soekarnoputri itu tegak lurus, itu kan sudah saya sampaikan di awal, saya sengaja enggak ngomong ya baru sekarang biar ini bahwa jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi salah tempat," pungkasnya.
Sanksi Dewan Kolonel
Sebelumnya, selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dikenai sanksi teguran lisan buntut ucapan siap nyapres, DPP PDIP juga menjatuhi hukuman atau sanksi keras terhadap sejumlah kader PDIP lainnya yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk menyokong Puan Maharani maju di Pilpres 2024.
"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Ia menyampaikan, para kader yang terlibat dalam Dewan Kolonel dikenai sanksi keras lantaran dianggap telah melakukan kegiatan di luar Anggaran Dasar Anggaran Rumat Tangga (AD/ART) partai.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai," ungkapnya.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, para kader yang terkait dengan Dewan Kolonel sebelumnya sudah diberikan peringatan pertama. Sampai akhirnya kini dikenai sanksi keras.
