Infografis
Suara.com - Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menyambangi Istana Merdeka, Jakarta untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (31/10/2022).
Salah satu rekomendasi yang disampaikan PKB, yakni mendesak Jokowi agar merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, permintaan revisi Perpres 33 Tahun 2020 supaya DPRD bisa menggunakan anggaran kerja berdasarkan realitas anggaran masing-masing kabupaten, kota dan daerah.
"Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan daerah, yang mampu, ya, memberi kinerja yang sesuai dengan kemampuan anggaran, yang tidak mampu, ya, diperkecil, jadi tidak diseragamkan," kata Cak Imin usai pertemuan.
Baca Juga: Segera Temui Jokowi Sebelum Umumkan Capres PDIP, Mega Lobi Presiden agar Dukung Puan?
Kondisi saat ini, kata Cak Imin, anggarannya diseragamkan. Bagi daerah miskin tidak merasa masalah, namun akan menjadi beban bagi daerah yang mampu.
"Nah, karena itu tidak diseragamkan lagi tapi anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan fiskal daerah," ujarnya.
Selain itu, DPP PKB mengusulkan agar Jokowi mempertimbangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor dan angkutan umum. DPP PKB mengusulkan agar harga BBM untuk kedua golongan tersebut diturunkan.
"Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ungkapnya.
Kemudian, DPP PKB menyuarakan kegelisahan terkait pasokan pupuk di daerah yang saat ini sulit dipenuhi. Produksi pupuk di seluruh dunia sendiri memang tengah menurun sebagai akibat perang Rusia-Ukraina dan krisis yang menyertainya.
Baca Juga: Alasan Cak Imin Usai Sebut Prabowo Sebagai Capres: Penghormatan Kepada Tamu
Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar subsidi pupuk diprioritaskan untuk petani yang lahannya hanya setengah hektare.
"Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektare. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina," tuturnya.
Hal ketiga yang disampaikan yaitu, bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga tahun 2030. DPP PKB pun meminta Jokowi memperhatikan tiga hal agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik dengan menggenjot kaum muda.
Adapun tiga hal tersebut yaitu agar pengusaha muda diberikan kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga; agar kaum muda diberikan akses teknologi; dan agar kaum muda diberikan beasiswa sebanyak-banyaknya, baik ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis.
"Berikutnya menyangkut listrik. Subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin yaitu 450 watt (VA), ini subsidi total semaksimal mungkin," ucapnya.
Sebelumnya, Cak Imin juga meminta agar Jokowi mensubsidi BBM untuk motor, listrik serta prioritas subsidi harga pupuk yang saat ini sangat terpengaruh dengan adanya Perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga bahan pupuk menjadi mahal.
