Infografis
Suara.com - Organisasi para akademisi perguruan tinggi dan cendekiawan masyarakat bernama Forum 2045 menyebut saat ini Indonesia sudah memasuki masa orde kolaborasi. Pada saat ini, masyarakat perlu terlibat dalam segala kebijakan pemerintah.
Ketua Forum 2045 Untoro Hariadi, mengatakan, paradigma kolaborasi harus menjadi inspirasi dalam setiap gerak langkah masyarakat dan pemerintah. Sebab, tantangan persoalan bangsa di masa depan kian kompleks.
Di samping adanya pembelahan politik yang tajam di masyarakat, ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik internasional juga menambah tingkat kerawanan sosial hingga beberapa tahun ke depan.
”Kita masuk ke dalam Orde Kolaborasi, di mana kolaborasi harus menjadi karakter kerja dari masyarakat dan pemerintah ke depan. Paradigma kolaborasi harus menjadi tata baru dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin sophisticated serta mengakhiri pembelahan politik,” ujar Untoro kepada wartawan, Minggu (30/10/2022).
Baca Juga: Kolaborasi Berikan Bantuan Kepada UMKM Eks Pekerja Konstruksi PLTU Batang
Akademisi Universitas Janabadra Yogyakarta itu, Orde Kolaborasi menandai luruhnya batas-batas ego sektoral dari berbagai pemangku kepentingan.
Ia juga mengaku sudah menyusun konsep kolaborasi gagasan sebagai cetak biru rencana pembangunan Indonesia ke depan. Nantinya, hal ini akan disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Orde Kolaborasi: Gagasan dan Langkah Realisasinya” di Gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 31 Oktober.
Bakal hadir dalam acara ini Guru Besar UGM Siti Chamamah Suratno, pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati dan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said. Lalu ada juga Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman, Politisi Demorkat, Benny K. Harman dan Politisi Demokrat Willy Aditya.
”Masyarakat politik memerlukan sumbangsih gagasan dan perspektif dari masyarakat kampus untuk memperkuat dan mempertajam penyusunan perencanaan kebijakan. Sebaliknya, masyarakat kampus memerlukan masyarakat politik agar dapat mengakomodasi gagasan-gagasan terbaik dalam membangun Indonesia ke depan,” lanjutnya.
Untoro menjelaskan, tahun 2024 bukan saja menjadi tahun pertaruhan bagi partai politik dan para kandidat yang berlaga di Pemilu dan Pilpres, tetapi juga menjadi tahun berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025.
Baca Juga: AS dan Indonesia Luncurkan USAID Kolaborasi untuk Percepat Pembangunan Papua dan Papua Barat
Hal tersebut, kata Untoro, menjadi peluang bagi partai politik yang memiliki kader-kader di lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyusun narasi yang lebih solid mengenai arah berbangsa dan bernegara menuju tahun 2045.
”Kolaborasi yang intens dari masyarakat kampus dan masyarakat politik berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi kita, apalagi jika perlu diperluas dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lain,” pungkasnya.
