Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan tak akan melanjutkan pembangunan rute lintas roda terpadu (LRT) Jakarta di tahun 2023. Padahal proyek ini sudah dimasukan eks Gubernur Anies Baswedan dalam Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Karena itu, Heru menyerahkan pada Gubernur selanjutnya di tahun 2024. Itu pun jika memang Kepala Daerah terpilih ingin melanjutkan program Anies tersebut.
"Belum (ada pembangunan rute LRT pada 2023). Kan bisa juga (pembangunan rute) dilanjutkan oleh periode gubernur berikutnya, periode 2024," ujar Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Heru pun menyatakan akan lebih fokus mengerjakan program prioritas lain ketimbang pembangunan LRT, yakni menjaga kestabilan ekonomi, selain program menangani banjir, kemacetan, dan tata ruang.
Baca Juga: Perjalanan Bambang Tri Gugat Ijazah Palsu Jokowi, Akhirnya Berhenti Usai Jadi Tersangka
Hal ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepadanya sebelum dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI.
"Termasuk yang telah saya sampaikan tiga poin (banjir, macet, dan tata kota), termasuk juga menjaga situasi ekonomi," ucapnya.
Keputusan Heru tak ingin melanjutkan pembangunan LRT ini sudah terlihat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 yang diajukan Pemprov DKI kepada DPRD DKI. Pemprov DKI hanya mengajukan Rp 4,5 triliun untuk untuk kelanjutan program PT Mass Rapid Transit (MRT).
Kendati demikian, Heru tak menutup kemungkinan bisa berubah pikiran atas susunan anggaran itu.
"Nanti kami lihat anggaran di DKI, masih ada opsi-opsi," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Nasib TGUPP Berstatus PNS di Era Anies, Heru Budi: Bakal Dikembalikan ke SKPD
