Infografis
Suara.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkunti, menilai hubungan antara Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dengan Partai NasDem akan retak. Menurutnya, hal itu akan terjadi tinggal menunggu waktu saja.
"Saya kira hubungan pak Jokowi dengan NasDem ini bakal retak ini soal waktu saja, apakah sekarang atau nanti di akhir 2023, tapi paling lama itu bulan Februari 2023 itu akan kelihatan retaknya," kata Ray dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate dengan tajuk "PDIP vs NasDem: Ojo Dibandingke?", Kamis (27/10/2022).
Ray pun mengemukakan argumennya mengapa dirinya memprediksi hubungan Jokowi dengan NasDem akan selesai. Setidaknya ada 5 alasan yang dibeberkan oleh Ray.
Pertama, Ray melihat dari sikap Jokowi yang enggan menanggapi soal pendeklarasian Anies oleh NasDem sebagai bakal calon presiden. Jokowi justru, kata dia, kala itu meminta semua pihak fokus pada kejadian di Kanjuruhan, Malang.
"Kedua, seperti kita ketahui muncul PDIP yang berusara keras kepada NasDem, tentu ada kaitannya dengan pak Jokowi, karena kita tahu dua hari atau tiga hari setelah deklarasi itu pak Jokowi bertemu dengan ibu Mega, dan nyata-nyata pak Hasto menyebut pertemuan itu ya memang membicarakan masalah kebangsaan," ungkapnya.
"Itu artinya sudah ada komunikasi pak Jokowi dengan PDIP atau PDIP bersikap lebih tegas terhadap apa yang dilakukan NasDem terkait dengam deklarasi pencapresan Anies Baswedan," sambungnya.
Kemudian yang ketiga, menurut Ray, Jokowi membuka wacana soal perombalan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, tak lama dari momentum pendeklarasian Anies, Jokowi sempat menanggapi pertanyaan wartawan soal reshuffle.
"Keempat yaitu pidatonya pak Jokowi di acara HUT Golkar itu 'Jangan buru buru umumkam capres'," tuturnya.
Sementara yang terakhir, Ray menilai faktor viralnya video yang memperlihatkan gestur Jokowi enggan memeluk Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di acara HUT Golkar ke-58 juga jadi salah satu alasannya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Digugat Utang Rp 62 Miliar Akibat Kasus Ijazah Palsu?
"Saya kira cukup lima bahasa tubuh dan bahasa lisan situasi dari pak Jokowi menandakan bahwa situasi batin pak Jokowi dalam kondisi yang betul-betul merasa terpukul deklarasi oleh NasDem," pungkasnya.
Komitmen NasDem
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menyinggung soal adanya pihak-pihak yang mempertanyakan komitmen partainya ke pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Terlebih hal itu muncul usai NasDem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.
Surya menegaskan, bahwa kekinian NasDem masih berkomitmen penuh mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga masa kepemerintahannya berakhir di 2024.
Ia lantas mengilustrasikan dengan mencontohkan NasDem mendukung kebijakan Jokowi-Maruf saat menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu.
"Saya mau memberikan ilustrasi kepada sauadara baru berapa puluh hari yang lalu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengambil kebijakan strategis yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang lebih berarti bagi kontinunity pembangunan bangsa ini," kata Surya dihadapan kadernya dalam sambutan acara peluncuran Nasdem Memanggil di NasDem Tower, Jakarta, Senin (17/10/2022).
Surya menegaskan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan hal yang sudah tepat. NasDem mendukung kebijakan itu setulus-tulusnya.
Namun ia menyinggung hanya NasDem di DPR RI yang menyatakan mendukung kebijakan itu. Sementara 6 fraksi lain koalisi pemerintah dianggapnya tak setuju.
"Karena dianggap kebijakan yg tepat NasDem memberikan dukungan yg setulusnya-tulusnya sepnuhnyaa tapi aneh bin ajaib kalau di sidang dewan sana ada 9 ftaksi ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan hanya ada 1 fraksi yang menyatakan jalan terus kenaikan BBM ini. Artinya apa? Artinya partai-partai atau frakdi lain menyatakan tidak tepat" tuturnya.
Ia lantas menceritakan soal perbincangan dirinya dengan Presiden Jokowi kala momen makan siang bersama. Surya sesumbar ke Jokowi menjadi satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan harga BBM.
"Saya sambil bercanda bilang sama pak Jokowi 'bapak presiden kita punya tujuh fraksi koalisi pemerintahan ini ini kebijakan kenaikan BBM, enam fraksi tidak sepakat hanya 1 fraksi yang sepakat ini kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis tidak mungkin begini'," ujarnya.
"Jadi terjemah kan aja NasDem ini apakah partai tolol atau paling loyalis pada Jokowi silakan terjemahkan," sambungny
