Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dr. Brian Sri Prahastuti mengatakan pemerintah bakal memperkuat pengawasan atau surveillans untuk mengantisipasi lonjakan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.
Menurutnya, melalui surveilans akan didapatkan akurasi dan keterpaduan data terkait kasus GGAPA.
Dengan surveilans itu, dr. Brian menyebut kalau kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.
"Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena gunung es, maka kegiatan surveilans diperkuat," kata dr. Brian, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Baca Juga: Jumlah Anak Meninggal karena Gagal Ginjal Akut di Kepri Jadi 6 Orang, 1 Orang Masih Dirawat
Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi nya pada masyarakat. Sehingga dapat dilakukan penanggulangan dan tindakan efektif.
Brian menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penanganan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak. Salah satunya dengan melakukan pembelian antidotum (penawar racun) Fomipizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.
Ia menambahkan, dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Brian Sri Prahastuti juga memastikan, bahwa penanganan kasus GGAPA dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah mengupayakan semua pilihan kebijakan tetap berpijak pada perlindungan masyarakat.
"Mulai dari tindakan preventif seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga, hingga tindakan kuratif seperti hemodialisa (cuci darah) dan pemberian antidotum," jelasnya.
Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Bagaimana Pengawasan Kualitas Obat di Indonesia?
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka percepatan penanganan kasus GGAPA pada anak, Senin (24/10/2022).
Pada rapat yang digelar secara daring tersebut, Kantor Staf Presiden merekomendasikan pembentukan Pusat Informasi Terpadu (PINTER) melalui Kementerian Kesehatan, agar tidak ada lagi kesimpangsiuran data.
Sebagai informasi, meningkatnya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak-anak telah menjadi perhatian yang serius. Merujuk data Kementerian Kesehatan, hingga Senin (24/10/2022) telah ditemukan 245 kasus di 26 Provinsi, dengan 141 kasus meninggal dunia (fatality rate 58 persen).
Sementara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat terbatas telah menyampaikan, bahwa kasus GGAPA bukan masalah kecil sehingga langkah strategis perlu segera diambil dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.
Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk melakukan eksplorasi menyeluruh terkait faktor risiko penyebab GGAPA dan penguatan layanan kesehatan, serta BPOM diharapkan dapat segera menarik sementara dan menghentikan peredaran dari obat-obatan yang terindikasi tercemar etilen glikol (EG)/dietilen glikol (DEG).
