Menurut Kate Worden, Menteri Urusan Pencegahan KDRT di Kawasan Australia Utara, negara bagian seperti Australia Selatan, Australia Barat, Queensland dan New South Wales mengakui adanya kebutuhan tersebut, tapi tidak menjanjikan akan menyetujui model pendanaan berdasarkan kebutuhan.
"Ini sangat mengecewakan walau sudah kita duga akan terjadi sebelumnya," katanya.
Dia mengatakan negara bagian lain malah mempertanyakan "akurasi data dalam menentukan kebutuhan dana masing-masing negara bagian".
"Perdebatan mengenai metodologi dalam menentukan pendanaan berdasarkan kebutuhan ini menjadi masalah utama," katanya.
Chay Brown, seorang pengamat dan pakar terkait KDRT di Australian National University (ANU), mengatakan pendanaan yang ada saat ini sangatlah tidak berimbang.
"Karena jumlah penduduk yang sedikit, kami hanya mendapatkan dana yang sangat kecil," katanya yang tinggal di Alice Springs.
"Tetapi tingkat KDRT paling tinggi dan paling parah, begitu juga dengan kekerasan seksual, dan kami tidak memiliki cukup dana untuk menanggapi keadaan tersebut.'
Dr Brown mengatakan pemerintah federal perlu meningkatkan pendanaan segera agar bisa melindungi para perempuan Pribumi Australia di Kawasan Australia Utara.
"Karena begitu banyak perempuan yang hampir meninggal, rumah sakit penuh dengan perempuan yang mengalami tindak kekerasan, kami sudah berteriak keras," kata Dr Brown.
"Tetapi tampaknya tidak mendapat perhatian sama sekali."