Infografis
Suara.com - Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania), Imanuel Ebenezer, menilai bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikenai sanksi teguran lisan oleh PDIP buntut ucapan siap nyapres merupakan hal yang masih wajar.
Tapi pria yang akrab disapa Noel ini punya penilaian berbeda. Menurutnya, Ganjar selain dikenai sanksi oleh PDIP, juga bicara soal tiket pencapresan untuk 2024.
"Sanksi minimalnya memang teguran. Tapi sanksi maksimalnya saya kira pemberian tiket Capres 2024," kata Noel kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).
Noel merasa yakin pada saat Ganjar mengunjungi Kantor DPP PDIP kemarin ada pembicaraan juga mengarah ke soal tiket pencapresan.
Baca Juga: Bukan dari PDIP, Ganjar Pranowo - Mahfud MD Dapat Dukungan Ulama NU di Pilpres 2024?
Namun kendati begitu, ia melihat PDIP jiga masih melakukan kalkulasi untuk Pilpres 2024 terutama soal siapa yang akan diusung. Menurutnya, Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Umum DPP PDIP sangat hati-hati mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang.
Lebih lanjut, Noel meyakini Megawati akan mengambil keputusan rasional dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Menurutnya, Ganjar layak dipertimbangkan.
"Aspirasi rakyat tidak bisa tertolak. Apalagi sebagai partai PDI dan koalisi partai lain ingin menang, tentu mereka akan sangat mempertimbangkan Ganjar," pungkasnya.
Ganjar Kena Teguran
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya dijatuhi sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP buntut ucapannya siap nyapres demi bangsa dan negara. Keputusan itu diambil usai Ganjar penuhi panggilan klarifikasi atas ucapannya tersebut di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Baca Juga: Ganjar Pranowo dan Dewan Kolonel Ditegur PDIP, Bagaimana Reaksi Pendukung Ganjar?
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan, bahwa Ganjar telah memberikan klarifikasinya soal ucapan siap nyapres tersebut.
Ia menyebut, dalam ucapan Ganjar itu dinilai memang tidak melanggar apa pun aturan partai, namun ucapannya menimbulkan multitafsir.
"Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata Komarudin usai pertemuan klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Kendati begitu, kata Komarudin, bidang kehormatan DPP PDIP tetap menjatuhi sanksi kepada Ganjar. Hanya saja sanksi itu hanya berupa teguran lisan saja.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanski sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ungkapnya.
Komarudin menilai alasan dijatuhi sanksi tersebut, lantaran Ganjar dinilai bukan merupakan kader baru di PDIP. Sebagai kader senior Ganjar diminta lebih berdisiplin.
"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," tuturnya.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, pihaknya juga akan memanggil kader untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kasus serupa.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," imbuhnya.
"Kalau bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan," sambungnya.
