Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristoyanto menegaskan, bahwa sanksi teguran lisan yang dijatuhkan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan hal yang wajar sekaligus untuk menegakkan disiplin kader.
Menurutnya, Ganjar dianggap telah melenceng dari instruksi partai nomor 4503/internal/DPP/X/2022.
Awalnya, Hasto menyampaikan, bahwa DPP PDIP bidang kehormatan partai telah melakukan persamaan terhadap penanganan kasus kader PDIP, termasuk terhadap kasus Ganjar.
"Pak Komar (Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan) ini selaku ketua DPP bidang kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, saksi teguran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Menurutnya, sanksi teguran lisan terhadap Ganjar juga sudah secara resmi ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum partai.
Ganjar, kata dia, diberikan sanksi tersebut lantaran telah melenceng dari intruksi partai. Namun tak dinyatakan melanggaran aturan partai atas ucapannya tersebut.
"Tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP ditandatangani oleh Ketum Partai ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," tuturnya.
"Surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga, Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503/internal/DPP/X/2022," sambungnya.
Menurutnya, ada hal yang lebih penting dari pada ramai dengan pernyataan-pernyataan yang buat multitafsir di tengah publik. Terlebih bangsa dan negara menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai.
Baca Juga: Rabu Dipanggil, Mantan Wali Kota Solo Siap Dibuang PDIP Gara-gara Dukung Ganjar Pranowo
"Oleh karena itu terkait capres-cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan," pungkasnya.
