Infografis
Suara.com - Buntut pernyataan siap nyapres dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbuntut sanksi dari partainya, PDI Perjuangan.
Sanksi tersebut dijatuhkan dalam bentuk teguran lisan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP kepada Ganjar usai pernyataanya yang dianggap multitafsir.
Ganjar sendiri dipanggil menemui Ketua DPP Partai Komaruddin Watubun dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto untuk melakukan klarifikasi atas pernyataanya soal siap nyapres.
Langkah PDIP yang memberikan sanksi teguran lisan terhadap Ganjar sontak menimbulkan berbagai reaksi. Salah satunya dari pegiat media sosial dan pengamat politik John Sitorus.
![Ganjar Pranowo menjalani pemeriksaan tertutup yang juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Senin (24/10/2022). [Dok. DPP PDIP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/24/48019-ganjar-pranowo.jpg)
John Sitorus memandang langkah PDIP yang memanggil dan memberikan sanksi kepada Ganjar merupakan bentuk
"Pak Ganjar Pranowo itu kader terbaik dan loyalis @PDI_Perjuangan. Pernyatannya 'Siap menjadi Capres jika ada parpol yg mengusung' tidak melanggar aturan partai," tulis Jhon Sitorus di akun Twitternya pada Senin (24/10/2022).
"Justru reaksi PDIP hari ini adalah bagian dari kepanikan bahwa @puanmaharani_ri harus dilindungi dengan cara apa pun," tambahnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa PDIP dalam dilema besar antara mengusung Puan yang merupakan trah Soekarno atau kader dengan elektabilitas tinggi.
"Pengorbanan yang besar jika memilih salah satunya. Tapi, sebuah kebodohan jika melakukan upaya penggembosan @ganjarpranowo demi hal yang tak pasti," imbuhnya lagi.
Menanggapi soal pemberian sanksi pada Ganjar Jhon Sitorus hanya menyebutkan untuk melihat ke depan bahwa Ganjar akan menjadi next Jokowi.
