Fraksi Gerindra akan Panggil Menkes dan BPOM terkait Gagal Ginjal Akut

Senin, 24 Oktober 2022 | 18:12 WIB
Fraksi Gerindra akan Panggil Menkes dan BPOM terkait Gagal Ginjal Akut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam peluncuran platform SatuSehat milik pemerintah di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (26/7/2022). (Dok. Dini/Suara.com)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mengatakan Fraksi Gerindra akan meminta penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Sebagai partai politik kami memiliki tanggung jawab serta kepedulian terhadap masalah ini dengan bermaksud memanggil dan meminta penjelasan menteri kesehatan ketika masa sidang nanti," kata Muzani dalam keterangan pers, Senin (24/10/2022).

Muzani menyebut Fraksi Gerindra menangkap kekhawatiran para orang tua terhadap persoalan gagal ginjal akut yang menyerang 200 lebih anak Indonesia.

Muzani mengatakan partai politik sejatinya tidak hanya bekerja terkait masalah politik semata. Karena itu, Partai Gerindra ingin menunjukkan bahwa partai politik juga memiliki tugas pokok untuk memberikan kepedulian terhadap apa yang menjadi kepentingan dan persoalan rakyat.

Baca Juga: Kenali Fomepizole untuk Atasi Gagal Ginjal Akut

Selain Budi Gunadi, Fraksi Gerindra juga berencana memanggil perwakilan BPOM untuk meminta penjelasan terkait kandungan obat yang memicu gagal ginjal akut.

"Itu sebabnya kami juga akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait obat-obat apa saja yang dilarang untuk dikonsumsi anak-anak. Apa saja kandungan dalam obat-obat itu? Karena kita ingin anak-anak kita terlindungi," kata wakil ketua MPR.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Saleh Partaonan Daulay menilai kinerja pemerintah dalam menangani masalah gagal ginjal akut belum maksimal.

Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan ini justru melihat kementerian dan lembaga saling lempar kesalahan.

"Menurut pantauan kami, pemerintah belum bekerja maksimal. Masih saling tunggu antara Kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung ada kesan saling menyalahkan," kata Saleh dalam keterangan pers, hari ini.

Baca Juga: Bareskrim Polri Selidiki Unsur Pidana Dalam Fenomena Gagal Ginjal Akut pada Anak

Saleh mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera menangani kasus gagal ginjal akut yang secara tiba-tiba muncul di tengah masyarakat.

Merujuk laporan anggota Fraksi PAN yang saat ini sedang melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing, Saleh mengatakan gagal ginjal akut memang sangat meresahkan masyarakat.

Apalagi diberitakan sudah ada temuan 241 orang anak yang terpapar. Sementara ada sebanyak 131 orang anak dinyatakan tidak selamat dari total keseluruhan kasus.

"Ini bukan hanya korban sakit. Tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah. Muncul kegelisahan dimana-mana," ujar Saleh.

Wakil Ketua Fraksi PKS yang juga anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk turun tangan meneliti penyebab munculnya penyakit gagal ginjal akut. Apalagi penyakit tersebut telah memakan korban jiwa dengan jumlah tidak sedikit.

Menurut Mulyanto pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri dalam menyikapi gagal ginjal akut. Pemerintah melalui BRIN seharusnya bisa mengambil inisiatif, mengingat mereka memiliki kapasitas untuk melakukan riset kesehatan.

"Jangan membiarkannya berlarut-larut. Apalagi kalau yang muncul hanyalah inisiatif impor obat dengan biaya APBN. Kita jangan mengulangi kesalahan sebelumnya dalam menangani Covid-19, yang ditengarai sebagai ajang bisnis PCR dan bisnis vaksin," kata Mulyanto, Senin (24/10/2022).

Mulyanto mewanti-wanti pemerintah agar tidak mencari untung dalam penanganan penyakit gagal ginjal melalui pendekatan bisnis obat atau bisnis kesehatan dalam menyelesaikan persoalan.

Ia mengingatkan pemerintah harus cermat secara scientific based dalam menangani kasus kesehatan seperti ini, mengingat kondisi APBN yang terbatas.

"Jangan belum apa-apa sudah santer rencana impor obat dengan APBN. BRIN harus didorong optimal untuk meneliti soal ini secara akurat. Menjawab penyebab dan usulan solusinya. Ini kasus luar biasa, yang perlu didekati secara luar biasa dengan keseriusan," kata Mulyanto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI