Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai kinerja pemerintah dalam penanganan penyakit gagal ginjal akut belum maksimal.
Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan ini justru melihat kementerian dan lembaga saling lempar kesalahan.
"Menurut pantaun kami, pemerintah belum bekerja maksimal. Masih saling tunggu, antara Kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung ada kesan saling menyalahkan," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (24/10/2022).
Karena itu Saleh mendesak kementerian kesehatan untuk segera menangani kasus gagal ginjal akut yang secara tiba-tiba muncul di tengah masyarakat.
Baca Juga: Bandel, Minimarket di Mojokerto Masih Jual Bebas Obat Sirup
Merujuk laporan anggota fraksi PAN yang saat ini sedang melaksanakan reses ke dapil masing-masing, Saleh mengatakan gagal ginjal akut memang sangat meresahkan masyarakat.
Apalagi diberitakan sudah ada temuan 241 orang anak yang terpapar. Sementara ada sebanyak 131 orang anak dinyatakan tidak selamat dari total keseluruhan kasus.
"Ini bukan hanya korban sakit. Tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah. Muncul kegelisahan dimana-mana," ujar Saleh.
Minta Industri Farmasi Ikut Tanggung Jawab
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, mengatakan selain lembaganya, industri farmasi juga memegang tanggung jawab penuh untuk selalu menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk obat sebelum dan sesudah beredar.
Baca Juga: 7 Anak Gagal Ginjal Akut Masih Dirawat di RSUP M Djamil Padang, Begini Kondisinya
Ahli menyebut situasi ini menggambarkan betapa lemahnya ketahanan kesehatan di Indonesia.
Dalam konferensi pers pada Minggu (23/10/2022) sore, Penny mengatakan lembaganya sudah melakukan pengawasan terhadap produk obat yang beredar di masyarakat, termasuk obat sirup yang diduga menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak.
Namun, dia mengakui, selama ini pengawasan terhadap kadar pencemar pada produk tidak menjadi ketentuan dalam standar pembuatan obat.
Kejadian meninggalnya setidaknya 133 anak yang diyakini akibat gangguan ginjal akut, kata Penny, akan membawa perubahan.
Ini akan digunakan untuk memperkuat atau mengubah sistem pre dan post market yang ada. Ke depan kami akan memperbaiki dan lebih memperkuat pengawasan baik di pre-market maupun di post-market dengan ketentuan-ketentuan industri farmasi melakukan sendiri, menganalisa, memastikan quality control-nya lebih ditingkatkan.
"Dan kami akan mengawasi juga, pengawasan di post-market dari produk tersebut, tentunya dengan berbasiskan risiko, ujar Penny.
Pakar ketahanan kesehatan global, Dicky Budiman, mengatakan, dalam hal ini, penting untuk mengindentifikasi siapa-siapa saja pihak terkait dan siapa saja yang memegang peran utama karena pada dasarnya tidak mungkin ada yang bekerja sendiri.
Ketika ada masalah seperti saat ini, pihak yang kecolongan bisa diketahui.
Adanya tunjuk-tunjuk adalah bukti begitu lemahnya ketahanan kesehatan kita karena pemetaan stakeholders-nya tidak terbangun dari awal. Sistem yang sudah dibangun tidak mendudukkan siapa, bertanggung jawab apa, melakukan apa. Ini kembali mengulang cerita pilu kita di pandemi dan terjadi ketidakjelasan di level nasional, kata Dicky kepada BBC News Indonesia.
Pemerintah dari berbagai sektor mulai mengambil langkah terhadap kasus gangguan ginjal akut.
