Cek Fakta
Suara.com - Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden (capres) serta partai politik (parpol) yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi Pemilu 2024 saja, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Padahal menurutnya, kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram.
Dengan kondisi itu, Fahri menilai seharusnya mereka memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat.
Itu disampaikan Fahri dalam diskusi Gelora Talk bertajuk 'Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?', Rabu (19/10/2022) sore.
"Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekedar dengan logistik saja," kata Fahri.
Baca Juga: HUT ke-58, Golkar Undang Figur Capres 2024 di Acara Puncak Besok: Ada Ganjar dan Anies
Hal ini, kata Fahri, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu.
"Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tersebut melihat kalau cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis.
Melalui kaca matanya, Fahri memandang bahwa mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomian nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi.
"Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Di bawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024," tegasnya.
Baca Juga: Mulanya Bungkam, Ganjar Pranowo Kini Pede Nyapres, Diduga Dapat Petuah dari Jokowi
Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat.
"Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi (Presiden Jokowi). Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM," kata Rizal Ramli.
Rizal Ramli menegaskan, kenaikan harga BBM telah memicu inflasi makanan diatas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen. Bahkan ia memprediksi nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Mantan Menko Perekonomian ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen, tapi angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan.
"Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini," tegas Rizal Ramli.
Sedangkan Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan juga akan suram seperti ekonomi global pada umumnya yang mengalami resesi.
Sebab, rezim inflasi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, kecuali apabila Bank Indonesia (BI) berani melepas spekulatif ketergantungan terhadap kenaikan suku bunga tersebut, dan berani menciptakan capital auto sendiri agar perekonomian nasional tidak mudah terkontraksi .
"Kalau ekonomi Indonesia sekarang masih baik-baik saja, karena masih tertolong dari adanya windfall profit dari harga komoditas dan batu bara. Tetapi tahun 2023 belum tentu, karena kondisi secara ekonomi global mengalami resesi," kata Prof Anthony.
Karena itu, ia menilai menaikkan suku untuk mengatasi resesi ekonomi, bukan solusi, malahan akan memperparah jurang resesi dan makin memperlemah nilai tukar rupiah.
"Hati-hati kalau mau investasikan barang-barang jangka panjang nanti akan terjebak suku bunga dan Semoga rakyat ini mendapatkan beberapa bantuan atau pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial pada 2023," ujar Anthony.
