Infografis
"Lambannya tindak lanjut proses hukum meski warga sudah kooperatif, dipilihnya lokasi pengadilan di Makassar meski ketentuan hukum memungkinkan Pengadilan HAM untuk diselenggarakan di Papua serta terdakwa yang hanya berjumlah satu orang menjadi faktor di balik pilihan mereka," sambungnya.
Atas sejumlah catatan itu, Tioria mengkhawatirkan proses persidangan tidak akan memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya, sehingga pada akhirnya sedang yang berjalan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dinilai kembali memberikan impunitas bagi para pelakunya.
"Ketiadaan para penyintas dan keluarga korban sebagai saksi di Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai menyebabkan narasi yang berkembang kembali menyudutkan korban.Berbagai penggambaran perilaku warga ditonjolkan seolah menjadi pembenaran dari tindakan kekerasan dan penanganan yang tidak terukur dari aparat saat kejadian meletus," katanya.
"Dengan kondisi seperti ini, Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai yang sebelum prosesnya berlangsung sudah diklaim secara sepihak apresiasinya berpotensi untuk berakhir antiklimaks layaknya tiga Pengadilan HAM sebelumnya dan impunitas tetap merajalela," sambung Tioria.
Diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat pada 3 Februari 2020. Peristiwa tersebut berlangsung pada 7-8 Desember 2014, menewaskan 4 warga sipil dan 21 orang menjadi korban penganiayaan.
