Infografis
Suara.com - Penyelenggaraan High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD) resmi dibuka di Hotel Fairmont Jakarta, pada Rabu (19/10/2022). Pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik ini dihadiri oleh 38 negara ESCAP yang tergabung secara hybrid.
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy memaparkan pengalaman Indonesia dalam menangani penyandang disabilitas. Kata dia, pemerintah sudah membuat langkah-langkah serius dalam mendukung dan mempermudah aksesibilitas para penyandang disabilitas.
Misalnya, di bidang olahraga, pemerintah telah menyelenggarakan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Jayapura hingga ASEAN Paralympic di Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian di bidang ekonomi, pemerintah memberikan berbagai pemberdayaan keterampilan kepada para penyandang disabilitas supaya mereka bisa berdikari.
"Pelaksanaan kebijakan dan program yang juga dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas," tutur Muhadjir dalam penyelenggaraan High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD) di Hotel Fairmont Jakarta, pada Rabu (19/10/2022).
Muhadjir mengatakan, dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang tersebut memberikan peluang kerja yang cukup signifikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2).
Dimana ayat (1) berbunyi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara pada ayat (2) nya disebutkan bahwa Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Sebagai penguatan dalam agenda pembangunan nasional, pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Indonesia terus berkomitmen untuk mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas," ujarnya.
Baca Juga: PPPK 2022, Pelamar Disabilitas Siapkan ini
Hal senada disampaikan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini. Kata Risma, Kemensos telah memberikan solusi kepada para penyandang disabilitas yang kesulitan mendapat pekerjaan melalui pelatihan vokasional atau keahlian.
