Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mewakili Presiden RI Joko Widodo membuka pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik atau High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD), di Hotel Fairmont Jakarta, pada Rabu (19/10/2022).
Pertemuan ini diselenggarakan oleh United Nations Economi and Social Commision for Asia and The Pasific (UN ESCAP) bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta, 19-21 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh sekitar perwakilan 38 negara ESCAP yang bergabung secara hybrid.
Muhadjir mengatakan, Pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian yang kuat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas. Dia memaparkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sebagai penguatan dalam agenda pembangunan nasional, pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Indonesia terus berkomitmen untuk mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas," ujar Muhadjir.
Kemudian, Muhadjir juga menjabarkan, bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan penyandang disabilitas adalah dengan diberikan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas yang bertalenta, misalnya dalam bidang olahraga akan disiapkan untuk menjadi atlet. Kemudian juga penyandang disabilitas diberikan berbagai pemberdayaan keterampilan dan ekonomi supaya bisa berdikari.
"Pelaksanaan kebijakan dan program yang juga dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas," tegasnya.
Menurut Muhadjir, pertemuan lintas negara Asia Pasifik ini akan berpengaruh besar dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang penting untuk penyandang disabilitas. Menurutnya, dengan pertemuan ini akan terjadi pertukaran pemahaman terkait kebijakan yang mengarusutamakan pemenuhan hak penyandang disabiltas.
Karenanya, dia berharap, pertemuan internasional ini akan menghasilkan berbagai kebijakan stretegis untuk pembangunan berprespektif penyandang disabilitas, dan berupaya penuh untuk terus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan Masuk Bencana Sosial, Mensos Beri Santunan Rp15 Juta Bagi Ahli Waris Korban
"I am confident that by working together and having strong global partnerships, we can accomplish disability visibility, accessibility, inclusion, and equality of rights!" ungkap Menko PMK dalam Bahasa Inggris.