Infografis
Suara.com - Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Senin, 17 Oktober 2022. Ia menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang masa tugasnya berakhir pada 16 Oktober 2022. Penunjukkan Heru sebagai penjabat itu karena pemerintah baru akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024 mendatang.
Oleh karenanya untuk mengisi kekosongan jabatan hingga terpilih kepala daerah definitif, pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah. Di hari pertamanya, Heru bahkan sudah menyusun strategi untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Yuk simak kebijakan-kebijakan PJ Gubernur Heru Budi berikut ini.
Buka Lagi Meja Pengaduan Langsung di Balai Kota
Heru Budi Hartono akan menerapkan kembali sistem pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Diketahui sistem ini sempat hilang pada era Anies Baswedan.
Baca Juga: Catatan Hitam PJ Gubernur Heru Budi Hartono: Isu RS Sumber Waras hingga Reklamasi Teluk Jakarta
Dalam penerapannya, pengaduan warga akan berlangsung pada Senin-Kamis yang beroperasi mulai pukul 08.00-09.00 WIB. Meja pengaduan ini melibatkan lima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta.
Tak Lanjutkan TGUPP?
Selain itu Heru mengaku tak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta seperti yang pernah dibentuk Anies Baswedan.
Menurut Heru, kinerja TGUPP tergolong bagus namun ia ingin memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.
"TGUPP, semua bagus, tapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat dengan asisten, ada tenaga ahli, serta asisten ahli, saya kira itu," kata Heru.
Sebagai informasi, TGUPP pada era Anies Baswedan sering dikritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta karena dinilai terlalu memiliki banyak anggota. Mereka menilai TGUPP era Anies terlalu banyak menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta sehingga harus dihapus.
Prioritas Penanggulangan Banjir
Selain itu Heru juga memprioritaskan penanggulangan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di Jakarta. Ia mengungkap akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait banjir, termasuk pembangunan waduk di sekitar wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Berikutnya NCICD (National Capital Integrated Coastel Development) atau tanggul raksasa dan mungkin beberapa lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, dan sebagian Jakarta Barat. Tanggulnya itu harus diperbaiki," ujar Heru.
Bukan hanya itu, Heru akan melakukan revitalisasi saluran-saluran yang ada di Jakarta termasuk penguatan rumah pompa yang diletakkan pada wilayah yang rawan macet akibat banjir. Untuk itulah, Heru mengatakan segera menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
"Berikutnya saya akan segera ke Pak Menteri PUPR agar bisa bersinergi, contohnya waduk Ciawi, Sukamahi, dan Sodetan," jelas Heru.
Dukung Perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Kebijakan lain dari Heru Budi adalah soal perpindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia mengatakan Pemprov DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam proses pemindahan Ibu Kota ke IKN. Oleh karenanya, Pemprov DKI akan berdiskusi dengan DPRD DKI soal kekhususan Jakarta pascaperpindahan IKN bersama.
"Diskusi dengan seluruh yang terkait dengan keahlian di bidang hukum, terkait tata negara," ujar Heru. Setelahnya hasil diskusi itu akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Presiden Jokowi.
Larang Wali Kota Se-Jakarta Cuti
Heru Budi Hartono melarang para Wali Kota se-Jakarta untuk mengambil cuti. Pasalnya, saat ini ibu kota sedang memasuki musim penghujan dan rawan terjadinya banjir.
Heru mengatakan musim hujan ini memerlukan perhatian ekstra dari para Wali Kota untuk memantau kinerja jajarannya. Mereka tak boleh mengambil libur atau bahkan ke luar kota.
Hal ini ia sampaikan saat mengumpulkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). Dalam kegiatan itu, Heru menyampaikan arahan kepada para ASN.
"Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para Wali Kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota," ujar Heru di lokasi.
Heru juga menceritakan dirinya tidak pernah cuti selama menjadi pejabat. Ia mengaku ingin total bekerja menjalankan tugasnya.
Kontributor : Trias Rohmadoni
