Catatan Hitam PJ Gubernur Heru Budi Hartono: Isu RS Sumber Waras hingga Reklamasi Teluk Jakarta

Sontak, BPK melapor kepada DPR RI dan KPK terkait kejanggalan tersebut. Namun, KPK akhirnya menyatakan tidak ditemukan unsur rasuah atau korupsi di dalam pembelian lahan tersebut.

Pembelian lahan di Cengkareng

Selain pembelian lahan RS Sumber Waras, Heru sempat menghadapi problem pembelian lahan di Cengkareng.

Gubernur Ahok balik menuding bahwa ada permainan mafia tanah di balik pembelian lahan yang semula merupakan aset DKI itu. Meski demikian, Heru Budi Hartono yang masih menjabat BPKAD DKI Jakarta mengaku pihaknya tak dilibatkan dalam pembelian lahan tersebut.

Reklamasi teluk Jakarta

Heru juga sering dikaitkan dengan dugaan kasus suap reklamasi pantai Jakarta saat ia menjabat BPKAD DKI Jakarta. Bahkan, KPK sempat melakukan pemeriksaan terhadap Heru atas dugaan keterlibatannya dalam kasus itu pada 2016 silam.

Perkembangan terkini kasus tersebut menghasilkan tiga orang tersangka yakni DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan personal assistant di PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro. Status terakhir Heru dalam kasus tersebut yakni sebagai saksi. 

Kontributor : Armand Ilham

Baca Juga: Sejarah Meja Aduan Balaikota DKI Jakarta: Dibikin Ahok, Ditutup Anies, Dibuka Lagi oleh Heru Budi Hartono