Infografis
Suara.com - Heru Budi Hartono akhirnya resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Dia dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kemarin, Senin (17/9/2022).
Pelantikan Heru Budi Hartono berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 100/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022.
Belum genap dua hari menduduki kursi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru sudah dikuliti soal track record di karir politiknya terdahulu.
Dalam hal ini Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mencatat bahwa Heru memiliki catatan buruk berpolitik.
Baca Juga: Pantau Posko Pengaduan Balai Kota yang Dibuka Kembali, Heru Budi: Mereka Ingin Secara Fisik Datang
“Hari ini DKI Jakarta memiliki gubernur baru, gubernur pilihan presiden. Heru Budi Hartono sekretaris kepresidenan yang pernah menjabat walikota Jakarta Utara di masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur Jakarta,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, seperti yang dikutip dari Warta Ekonomi -- Suara.com.
“Selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala BPKAD provinsi DKI Jakarta di masa gubernur Ahok, nama Heru disebut di beberapa perkara mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta. Namanya pun muncul dalam penyidikan korupsi KPK,” jelas Achmad.
Achmad menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bisa memilih sosok lain yang lebih bersih dan kompeten ketimbang Heru Budi.
Dia bahkan menyebutkan bahwa beberapa koalisi masyarkat sipil di Jakarta telah menolak menunjukkan Heru sebagai Pj Gubernur DKI.
“DKI Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya dipimpin oleh seseorang yang berintegritas dan memiliki track record yang baik,” ungkap Achamd.
Achmad juga menyebutkan ada kejanggalan jika Heru ditunjuk untuk menggantikan Anies. Pasalnya dia menganggap Heru sebagai tokoh birokrat dengan catatan buruk seperti kasus korupsi.
"Maka masyarakat DKI Jakarta mesti proaktif mengawasi jalannya pemerintahan di DKI ini,” tutupnya.
