Infografis
Suara.com - Sejumlah warga Ibu Kota berbondong-bondong datang ke Pendopo Balai Kota Jakarta untuk mengadukan beragam persoalan usai layanan pengaduan dibuka kembali oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Warga yang datang ke Balai Kota Jakarta mengadukan berbagai macam masalah, mulai dari pungutan liar ratusan juta hingga masalah tanah.
Martina Gunawan, warga Bambu Apus mengadukan bahwa dirinya dimintai uang dan merasa diperlakukan tidak profesional.
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Berdasarkan aduannya, ia mengaku diminta uang dengan variasi yang berbeda-beda, mulai dari Rp150 juta hingga 2,5 persen dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
Menurutnya, permintaan uang itu diklaim untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau, tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019.
"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali baik ke gubernur yang lama maupun ke camat, wali kota, RT, RW, dan tidak ada sambutan untuk masalah kami," katanya.
Ia pun menyambut baik dibukanya kembali posko pengaduan di Balai Kota Jakarta itu setelah dihentikan pada 2017-2022 karena lebih dekat dan bisa membawa serta dokumen pendukung.
Baca Juga: Beri Sinyal Lanjutkan Sumur Resapan Era Anies, Heru Budi Hartono: Bisa Dimanfaatkan
"Ini sangat positif. Posko yang dibuka Pemprov DKI sekarang, saya sarankan untuk masyarakat yang ada persoalan apa pun, karena DKI Jakarta milik warga, milik semua," ucapnya.
