Infografis
Suara.com - Indonesia akan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024 dan disebut akan menjadi pesta demokrasi yang terbesar di dunia.
Pada saatnya nanti rakyat Indonesia diberikan kesempatan seluasnya-luasnya untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.
Anggaran yang disiapkan pun tak main-main, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati besaran dana pelaksanaan pemilu 2024, yakni Rp76,6 triliun.
Pelaksana Harian Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Risnandar Mahiwa menyatakan pemilu 2024 merupakan kontestasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia.
Baca Juga: Survei Capres 2024 Prabowo Subianto Unggul, Gerindra Fokus Carikan Pendamping Yang Pas
Hal ini karena pada pemilu 2024 akan digelar pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif mulai dari DPR, DPD hingga DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi dalam rentang waktu yang sama.
Hal itu disampaikan Risnandar Mahiwa saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan dengan tema "Penguatan Ideologi Bangsa dan Bela Negara demi Memperkokoh Stabilitas Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang digelar Senin (17/10/2022).
"Pemilu dan pilkada yang akan dihelat merupakan kontestasi mega politik, dimana pemilu dan pilkada adalah ajang pembelahan di masyarakat yang dilegalkan oleh undang-undang," kata Risnandar.
Untuk itu kata dia sebagai unsur aparatur sipil negara para pegawai ASN diminta untuk bersikap netral. Agar pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar dan aman.
"Selain dituntut harus netral, juga harus menjaga agar pembelahan yang terjadi di masyarakat meskipun terjadi, namun diharapkan tidak berkepanjangan. Masyarakat harus diedukasi untuk menerima secara legowo yang menjadi hasil-hasil dari ajang politik tersebut," katanya.
Baca Juga: Anies Baswedan dalam Lingkaran Pra Koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS
Risnandar mengutarakan bahwa sistem politik Indonesia yang menganut sistem trias politika menggambarkan bahwa jalannya kekuasaan di Indonesia atas tiga lembaga, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sehingga pelaksanaan sinergitas pembangunan dan stabilitas daerah, sudah sewajarnya semua lembaga ini berperan dalam menciptakan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Di tingkat daerah, Bupati merupakan pengambil keputusan terhadap jalannya stabilitas pemerintahan, namun, unsur keamanan dan pertahanan, Dandim juga memiliki peran, terbitnya regulasi di daerah, DPRD juga berperan, sehingga mekanisme pemerintahan dalam Forkopimda harus berjalan baik dan berlangsung secara Bersama," kata dia.
