Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menuntut dua terdakwa kasus korupsi KTP elektronik hukuman lima tahun penjara dalam pembacaan tuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Kedua terdakwa tersebut yakni, Eks Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI, Isnu Edhi Wijaya dan Bekas Ketua TIm Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT, Husni Fahmi.
"Menuntut, menyatakan terdakwa I Husni Fahmi dan terdakwa II Isnu Edhi Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 3 UU Tipikor," kata Jaksa KPK dalam pembacaan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Husni Fahmi dan terdakwa II Isnu Edhi Wijaya oleh karena itu dengan hukuman penjara lima tahun," tambahnya
Baca Juga: Kuasa Hukum Yakin Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Bisa Bebas
Selain pidana badan terhadap kedua terdakwa, Isnu dan Husni juga diminta membayar denda sebesar Rp 300 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
Dalam hal memberatkan terdakwa Husni dan Isnu tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,kolusi, dan nepotisme.
"Rangkaian perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara yang besar," ucap Jaksa KPK
Sedangkan untuk hal meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.
"Terdakwa I Husni Fahmi telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi yang diperolehnya yaitu USD 20 Ribu dan Terdakwa II Isnu Edhi belum sempat menikmati hasil korupsi hasil keuntungan atas proyek E-KTP karena uang yang berada di rekening manajemen bersama sudah disita oleh KPK," kata Jaksa KPK
Baca Juga: Terdakwa Pencabulan Sesama Jenis Dituntut 12 Tahun Penjara
Dalam dakwaan Jaksa KPK, Isnu dan Husni didakwa telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 Triliun dalam proyek pengadaan E-KTP. Mereka berbuat korupsi bersama sama dengan pihak lain seperti eks Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman; Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo; Andi Agustinus alias Andi Narogong; dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.
Kemudian, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni; Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos; dan Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi dituntut melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
