Kedepankan Keselamatan Rakyat, KPK Tunggu Kondisi Kondusif Untuk Panggilan Kedua Lukas Enembe Sebagai Tersangka

Welly Hidayat Suara.Com
Senin, 17 Oktober 2022 | 09:57 WIB
Kedepankan Keselamatan Rakyat, KPK Tunggu Kondisi Kondusif Untuk Panggilan Kedua Lukas Enembe Sebagai Tersangka
Harta Kekayaan Lukas Enembe (lukasenembe.com)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mempertimbangkan melayangkan surat panggilan kedua Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pertimbangan tersebut lantaran bila Lukas tidak hadir pemeriksaan kedua tentunya sesuai prosedur hukum akan dilayangkan jemput paksa terhadap tersangka suap dan gratifikasi sejumlah proyek dari APBD Provinsi Papua itu.

"Jadi panggilan kedua itu ada konsekuensi. Ya kan. ketika dia tidak datang, kan harus ada menghadirkan dengan paksa," ucap Alex dikonfirmasi, Senin (17/10/2022).

Maka itu, kata Alex, tentunya KPK sangat berhati - hati mengambil langkah dalam proses penegakan hukum Lukas Enembe. Pihaknya tentu memiliki alasan lantaran melihat kondisi di Papua. Lembaga antirasuah tentunya harus lebih mengedepankan keselamatan rakyat Papua.

Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Sidang Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

"Dan kita tahu kondisi di sana seperti apa. Jadi kita juga harus melihat tidak saja semata-mata penegakan hukum,"ungkap Alex

"Tapi, penegakan hukum itu juga harus memperhatikan keselamatan rakyat. Kita akan tetap melihat kondisi di sana seperti apa. Apakah kondusif ? gitu kan,"imbuhnya

Dalam perkembangan perkara ini, Lukas Enembe baru - baru ini diperiksa oleh tim dokter dari Singapura untuk memastikan kondisi kesehatannya d kediaman pribadinya di Papua.

Lukas mengungkapkan tensi darahnya masih tinggi dan belum stabil. Selain itu, ia juga menyampaikan, dokter yang memeriksanya memberitahukan ada enam masalah yang ditemukan setelah pemeriksaan.

“Setelah pemeriksaan, Dokter temukan enam masalah. Diantaranya jantung dan darah tinggi. Darah tinggi ini bisa mengakibatkan saya stroke lagi kalau tidak ditangani baik,” kata Enembe beberapa waktu lalu,

Baca Juga: Skakmat Penuding Ijazah Palsu, Jokowi Pamer Foto Wisuda Plus Reunian: Kami Berasal dari Daerah yang Berbeda-beda!

Namun, Enembe enggan menjelaskan enam masalah tersebut. Ia mengatakan, hal tersebut akan dijelaskan Dokter Anton Mote yang memimpin pemeriksaan dan ketua tim kedokteran Gubernur Papua.

"Hasil pemeriksaan secara lengkap nanti biar dijelaskan dokter Mote," katanya.

Dari pantauan Jubi di rumah pribadi Lukas Enembe, Politisi Partai Demokrat tersebut diperiksa dua dokter, masing-masing 1 dokter spesialis jantung dan 1 dokter internis, serta seorang perawat, yakni dua dokter bernama Cheng Ho Patrick dan Mariana binti Ayob dan satu perawat bernama Snooky Tabiliras Lagas.

"Cheng Ho Patrick spesialis jantung, Mariana binti Ayob dokter internis," sebut Dokter Mote.

Dalam perkara ini, KPK juga tengah menyiapkan kembali surat panggilan kedua untuk Lukas Enembe dalam kapasitasnya sebagai tersangka agar mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Proses pemanggilan Lukas Enembe sudah dilakukan penyidik antirasuah sejak 12 September 2022 di Kantor Mako Brimob Polda Papua. Namun, Lukas Enembe berhalangan hadir karena sedang sakit dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Kemudian, KPK juga telah kembali melayangkan panggilan terhadap Lukas pada 26 September 2022. Lukas diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Namun, Lukas kembali tak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim hukum dengan membawa surat penundaan pemeriksaan serta membawa rekam medis penyakit yang diderita oleh Lukas.

Minta Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau Gubernur Papua Lukas Enembe untuk penuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK. Selain itu, Mahfud menegaskan, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini diselidiki KPK bukan rekayasa politik.

"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol (partai politik) atau pejabat tertentu, tetapi merupakan temuan dan fakta hukum," kata Mahfud dalam keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Ia juga menekankan, kasus Lukas Enembe telah diselidiki oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jauh sebelum mendekati tahun politik 2024 seperti sekarang. Bahkan, lanjut Mahfud, dia pada 19 Mei tahun 2021 telah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua yang di dalamnya termasuk kasus Lukas Enembe.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI